KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NO. 93 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGWUNGAN HIDUP DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Abstract

The obedience of corporation faced The Act no 23 of 1997 about Environmental Management and the performing rule in order to create sustainable environmental Development Environmental pollution particularly in river keep running although the PROKASIH was proclaImed since 1990 by the Minister of Living Environment, profesor Emil Salim. And the black flag was given by Sarwono the latter Environment Minister to the great polluter. Industrial growth as a part of industrial development is the favor condition and we have to be happy to know that. But the negative impact cannot eliminate or erase by the positive development result . The entrepreneur behavioral especially faced to the environment that doesn't feel guilty although polluted the environment point out that their legal awareness still low. Kepatuhan Perusahaan Terhadap Ketentuan-ketentuan Hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pencemaran lingkungan khususnya sungai akan terus berlangsung meskipun Program Kali Bersih (Prokasih) telah dicanangkan sejak Juni 1989 oleh Emil Salim Menteri KLH pada waktu itu (Tempo November 1991) dan "bendera hitarn " telah dianugrahkan oleh Sarwono, MenLH/Kepala Bapedal Pusat pada waktu itu kepada perusahaan yang mempunyai Program Penelaian Kinerja Perusahaan (Proper) yang buruk dan berakibat mencemari Lingkungan (Gatra Januari 1996) Pertumbuhan industri yang merupakan bagian dad program pembangunan bidang industri yang cukup pesat di negeri ini tentunya harus disambut dengan rasa gembira, akan tetapi tidak dapat di pungkiri kehadirannnya sering menimbulkan rnasalah, khususnya masalah lingkungan. Sikap Sebagian besar pengusaha yang tidak merasa berdosa meskipun proses produksinya telah mencemari Iingkungan, menunnjukkan tingkat kesadaran hukum dad para pengusaha masih rendah