IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) TENTANG DUMPING DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA (STUDI PENGARUHI DUMPING BAGI PERDADANGAN IMERNASIONAL INDONESIA)

Abstract

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan di beberapa bidang lain, ir.erupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkap terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perckonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (w?fair competition), baik dalam bentuk harga maupun non harga, misalnya dumping, penetapan quota impor, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya. Pemerintah melalui regulasi-regulasinya terkadang juga turut menciptakan kondisi dengan rnemberi kemudahan-kemudahan pada para pengusaha domestik yang sifatnya diskriminatif, dimana kebijakan tersebut bertentangan dengan persetujuan urnum tentang perdagangan internasional GATT. Tindakan dan kebijakan yang kurang tepat tersebut dapat berakibat sebaliknya, karena baik eksportir maupun pemerintah dapat dituduh telah melakukan dumping terhadap produk ekportnya dan pada gilirannya nanti tidak mustahil apabita produk-produk eksport yang ditudth dumping dad negara tersebut akan dihentikan pemasarannya di negara importir dan negara exportir hams membayar biaya masuk anti dumping (anti dumping dutie•) kepada importir yang inerasa dirugikan. Adanya kewajiban membayar anti dumping duties maupun tindakan balasan sepihak selama proses penyelidikan dumping, akan berdampak pada penurunan quota ekport yang pada gilirannya turut mempengaruhi petnasukan devisa regara. Sebaliknya, apabila terdapat produk import yang masuk dan dijual dengan hargS dumping, juga akan berpengaruh terhadap penjualan produk domestik yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan domestik merugi dan bangkrut. Oleh karenanya fenomena ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penettiian guna mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan praktek empiris yang berkaitan dengan masalah dumping, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani persetujnan umum tentang tarif dan perdagangan dapat mempersiapkan did dalam menghadapi perdagangan bebas.