Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional

Abstract

Pembangunan hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam GBHN tahun 1988 tentang Garis – garis Besar Hukum Negara pada bagian pelita V khususnya bidang hukum. Melihat pada ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang lingkungan peradilan di Indonesia, kemudian lahirnya UU No. 7 tahun 1989 yaitu UU Peradian Agama merupakan bukti konkrit perkembangan pemangunan hukum di Indonesia. UU Peradilan Agama dan instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, merupakan perhatian pemerintah dalam mengembangkan khasanah hukum khususnya Hukum Islam. Hukum nasional yang kita buat harus ampu mengayomi dan memerangi seluruh bangsa dan Negara dalam segala aspek kehidupan . Hukum nasional harus mampu erperan sebagi sarana rekayasa pembangunan masyarkat menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur. Kompilasi Hukum slam (KHI) hendaknya dipelihara dengan baik supaya tetap praktis, dinamis, rasional dan actual dalam dinamika pertumbuhan masyarakat. ketentuan penutup pasal 229 yang berbunyi :”Hakim dalam menyelesaikan perkara – perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh – sungguh nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan – putusan sesuai dengan kata adil”. Dengan peringatan tersebut diharapkan para hakim dan ahli hukum khususnya di bidang Hukum Islam untuk berpacu terus dalam mencari, menggali dan menemukan asas-asas dasar-dasar dan nilai-niali hukum baru supaya KHI dan bidang hukum Islam lain dapat melenturkan diri dengan kebutuhan masyarakat.(jk)