"PEMANFAATAN QUALITY CONTROLE TERHADAP HASH, PERIKANAY DI KOTAMADIA DAERAH TINGRAT II SEMARANG SEBAGAI UPAYA PENINOKATAN PENDAPATAN NELAYAN"

Abstract

Bagian terbesar dart wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari perairan yang mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sangat panting anti dan peranannya bagt upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan nasional. PELSal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan, dalam rangka mencapai kemakmnran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk didalamnya untuk memperbaiki kehidupan nelayan melalui peningkatim pendapatannya. Diserahkannya urusan dalam bidang perikanan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimaksudkan agar dapat diperoleh dava guna dan hasil guna yang sobesar-besartwa dalmn rnemanfaatkan serta mengelola sumber daya perikanan di daerah secara te.rarah dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian, kemakmuran rakyatnya, termasuk diclalamnya adalah tnasyarakat nelayan. Pantai yang berada diwilayah Kotanmdya Dati II Semarang dan sekita•nya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan wilayah pantai utara (paatura) Jawa Tengah. Di Pantura tersebut, yang sebagian penduduknya terdiri dari nelayan, maka perhatian khusus dari Pernerintah perlu senantiasa diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidupnya beserta keluarga. Kabiasaan dari para nelayan untuk langsung menjual hasil perikanan tanpa man metakukan perneriksaan Mutu terlebih dahulu hasil perikanannya dirasa kurang rnenguntungkan bila diiihai dari harga yang diteritnanya. Hal tersebut dikarenakan harga yang didapat serta dibayarkan pada uelayan sangat rendah, sehingga tidak sesuai dan sepadan dengan jerih payah dan resiko yang harus ditanggung nelayan di laut. Perda No. 7 tahnn 1978 yang mengatur tnengenai masalah pemeriksaan mutu basil perikanan, dimana, secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, ternyata tidaltibelum berlaku secara efektif Hal tersebut dikarenakan oleh : a. Kurangnya upaya pemerintah daerah untuk malakukan sosialisasi Perda temebut kepada para nelayan. b. Rendahnyatingkat kesadaran dan tingkat pendidikan para nelayan, yang berpengaruh terhadap pelaksanonn Perda tersebut. c. Walaupun dal= Perda tersebut, pemeriksaan mutu hasil perikanan bersifat wajib, tapi hal min tidak diikuti/diatur pasal yang memuat sanksi bila kewajiban untuk memeriksakan mutu tersebut dilanggar. d. Jauhnya letak LPPMBIP (Laboratorium Pengujian dan pemeriksaan inutu basil perikanan) dari lokasi nelayan. e. Alasan praktis, Nelayan maunya begitu dapat basil perikanan cepat terjual dan dapat uang, sementara bib hams melakukan pemeriksaan mutu akan memakan waktu lama dan proses yang panjang. £ Belum dibangunnya pelabuhan perikanan sebagai sarana pendukung dalam kegiatan perneriksaan mutu basil perikanan.