JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MASYAR AKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH ( STUDI KASUS DI KOTAMADIA DATI II SEMARANG ) A LEGAL PROTECTION TO STREET VENDORS AS THE EFFORT OF ESTABLISHING AND DEVELOPING OF THE LAW ECONOMICAL SOCIAL CLASS ON THEIR WORK

Abstract

Constitution 1945 jo 27 (2) UU No.25,1997, it is human right that every people has chanced to get job which gives good incomes to finance his/her lifes. Therefore, government as public sevices must pay close attention the effect how to broaden job opportunities, howefer, as matter of fact there are not equal between job opportunities and labor forces. Indeed, unemployment problems tend to increase because of monetary crisis. This condition has forced many companies fire (PHK) their employees. In order to overcome the increasing un employment problem, street vendors which is one of informal business can be as solution to absorb labor forces especially for poor people. Goverment especially regional government must encourage and support this street vendors Business. This research will examine government supporty to Street vendors business through government policies, rules regional and protection guarantees for their business, etc. The main goal this research is to know big government support to Street Vendors business. The method which is selected in this research is socio legal research. Samples are used Purposive Sample from Street Vendors population in Kotamadia Dati II Semarang. From this research, we drew a conclution that majority of Street Vendors specially Street Vendors which are placed in certain location statisfied with government support to their business. These support can be proven by organising Management Regional unit which has special job to find out Street Vendors problems, relocating Street Vendors business, giving capital aid, etc. Sebagaimana dimanatkan Pasal 27 ayat (2) L'UD 1945, bekerja untuk mendapatkan penghaasilan bagi suatu kehidupan yang layak adalah hak bagi tiap-tiap warganegara. Demikian juga dalam UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diantaranya juga menyebutkan bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. Berdasar hal ini maka penyediaan lapangan kerja pertama-tama merupakan tanggungjawab negara sebagai pelayanan publik. Namun kenyataan menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan dan lapangan kerja yang ada. Apalagi dengan adanya krisis moneter yang mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha informal yang dapat menampung tenaga kerja dan memberikan alternatif bagi masyarakat kecil. Dalam kondisi yang memprihatinkan sekarang ini hendaknya pemerintah (Pemerintah Daerah) bertindak pro aktif mendorong usaha PKL yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemerintah memberikan dukungan terhaaadap kegiatan PKL tersebut yang diwujudkana dalam kebijakan-kebijakan, peraturan daerah, jaminan perlindungan usaha, dsb. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap usaha PKL tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Sosiologis dengan populasi PKL di Kodia Dati II Semarang. Sampel diambil secara Purposive Sampling. Hasil utama dari penelitian ini, sebagian besar PKL khususnya yang sudah ditempatkan merasa bahwa selama ini pemerintah (pemerintah daerah) cukup memberikan dukungan usaha PKL. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya mengenai pembentukan UPD (Unit Pengelola Daerah ) PKL yang khusus mengurusi masalah PKL, pengaturan tempat usaha PKL serta pembinaan PKL, bantuan modal, dsb.