Efektivitas pelaksanaanp peraturan pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undand Undang Nomor 5 Tahun 1986

Abstract

Court as a institution to find a justice which contains of value, norms in society. . Administrative Court in Indonesia is to show the aim's of the nations to give a well-, being condition and also as a social control to the Adminsitrative Officers in doing their jobs. To give a justice to whomsoever needs, the main problem is the effecively of execution decision of the Adminstrative Court, since there is no execute institution it depends on the moral of the Administrative Officer. The problems solves by examhie based on yuridis-sosiolopy , and to the Administrative Court, Judge, Lawyer. Based on the examination also analysis, it is conclude, first, the execution of 'A 1 decision of the Administrative Court not fully effectively. Second, the execution decision " of the Administrative Court based on the moral responsibility of the Administrative Officer . The moral responsibility relates to the one of the element of law, it is culture of, law-as a one factor which influence to the implementation law in society. Key words: Effectively, moral. Lembaga Pengadilan merupakan suatu institusi keadilan dalani masyarakat yang didalamnya berisikan nitai, norma masyarakat . Peradilan Tata Usaha Negara , salah satu perwujudan masalah efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi penting, mengingat tidak adanya lembaga eksekutor dalam Pengadilan Tata , Usaha Neganr, di mana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sepenuhnya tergantung pada mo•al dari Pejabat Tata Usaha Negara .Pennasalahan yang diajukan pada penelitian ini dipecahkan metalui penelitian deagan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian dilakukan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara, praktisi hukum , akademisi di bidang Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadapnya, diperoleh beberapa kesimpulan . Pertama, pelaksanaan putusan. Pengadilan Tata Usaha Nepra dapat dikatakan belum efektif sepenuhnya. Kedua, efektifhya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dart Pejabat Tata Usaha Negara, yang secara yuridis — sosiologis , tanggung jawab moral ini bohubungan dengan salah satu unsur hukum yaitu, budaya hukum sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat