Implementasi trade related on investmentmeasures (TRIMs)dalam peraturan hukum Indonesia

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan masuknya modal asing sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Sejumlah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia pada prinsipnya memberikan kesempatan yang lebar dan non diskriminatif terhadap para pemodal asing dan dalam negeri. Namun demikian, sebagaimana lazimnya negara berkembang lainnya, kebijakan proteksi terhadap pemilik modal dalam negeri seringkali masih cukup mewarnai kebijakan penanaman modal di Indonesia. Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggoto World Trade Organization (WTO) melalui ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia. tidak bisa mengelak terhadap sejumlah kesepakatan yang telah diambi I, terutama dalam hal penanaman modal yang dituangkan dalam Trade Related on Investment Measures (TRIMs). Berdasarkan pada temuan-temuan studi iM, terlihat bahwa pengaturan hukum tentang penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan hukurn Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan pengaturan TRIMs. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia. Agar reorientasi dan reformulasi kebijakan penanarnan modal di Indonesia merniliki tingkat akurasi yang tinggi, berdasarkan prinsip efisien dan efektif, serta lebih menjamin kcpastian hukum, maka reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia hendaknya disusun secara sisternatis, dan dalam bentuk satu kodifikasi yang utub, sehingga kerangka kebijakan dalam bentuk undang-undang ini dapat menjadi rujukan yang jelas.