SUTEKI, SUTEKI and WIJANINGSIH, DYAH (2003) PERANAN LSM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA MENINGKATKAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA LSM DENGAN PEMERINTAH DI KOTA SEMARANG. Documentation. FAKULTAS ILMU HUKUM.
| PDF - Published Version 1283Kb | |
PDF - Published Version Restricted to Repository staff only 1276Kb |
Abstract
This research was conducted to reveal the three problems, those were (1) the importance of NGO involved in environmental management, (2) the factors which influenced the role and (3) to seek the effort for increasing the partnership relation between NGO and government. The problems will be solved with soda-- legal approach. This research was celebrated for these propose below: 1. To find the right position of NGO in the environmental managethent in Indonesia. 2. To find the factors which influenced the role of NGO in the environmental management in Indonesia. 3. To find the right efforts to increase the partnership relation between government and NGO in environmental management. The type of this research is qualitative-inductive. Field research is done in Bapedalda Semarang City, Bappedal Province, Central of Java and 5 NGCYs in Semarang. Based on the research, there was no data about NGO classification in Semarang City. The data about the numeric of environmental NGO was could not find exactly too. The government of Semarang City has not done inventory about NGO. (the group of hobby, profession and interest). Based on the results and data analysis, them were some conclusions have been found as mention bellow: I. It was important to involve NGO in environmental management process because they had potential power and as one of the subjects in environmental management responsibility. This role was needed to avoid the sector vested interest in development. That role can be done as either a partner or as a watchdog way. 2. Some factor which influenced the NGO role were consist of (1) internal factor ( e.g. human resources, fund, programs) (2) external factor (e.g. relation with govermnent and NGO relation to others). 3. The partnership relation between NGO and government could be increased by involved NGO in government development program especially in enviromnental program (in AMDAL commission), conducted the course and join them in every environmental improvement. These programs will be successful if both of them M the same position and they have no pretend each other. They must to be a good partner. Based on the conclusion as mention a fore, the recommendations bellow could be proposed to over come the problems in the environmental management especially for the role of NGO. Those recommendations were: 1. The government of Semarang City (Bapedalda, Kesbanglinmas) should inventory the all of NGO completely. 2. Actions program that involve government parties should be done in order to reach the synergy relation. 3. The quality of NGO human resources should be increased by government especially for example: AMDAL course in the type of A, B or C. join them in every environmental improvement. These programs will be successful if both of them M the same position and they have no pretend each other. They must to be a good partner. Based on the conclusion as mention a fore, the recommendations bellow could be proposed to over come the problems in the environmental management especially for the role of NGO. Those recommendations were: 1. The government of Semarang City (Bapedalda, Kesbanglinmas) should inventory the all of NGO completely. 2. Actions program that involve government parties should be done in order to reach the synergy relation. 3. The quality of NGO human resources should be increased by government especially for example: AMDAL course in the type of A, B or C. join them in every environmental improvement. These programs will be successful if both of them M the same position and they have no pretend each other. They must to be a good partner. Based on the conclusion as mention a fore, the recommendations bellow could be proposed to over come the problems in the environmental management especially for the role of NGO. Those recommendations were: 1. The government of Semarang City (Bapedalda, Kesbanglinmas) should inventory the all of NGO completely. 2. Actions program that involve government parties should be done in order to reach the synergy relation. 3. The quality of NGO human resources should be increased by government especially for example: AMDAL course in the type of A, B or C. Penditian Mi akan mengungkap tiga permasalahan, yaitu tentang pentingnya LSM dilibatkan dalam pengetolaan Iingkungan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta beberapa upaya untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara ISM dengan pemerintah. Permasalahan tersebut dipecahkan dengan metode pendeka tan yuridis-sosiologis. Bertitik tolak pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, make beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu: 1. Untuk menemukan posisi LSM yang tepat dalarn pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi poranan LSM da lam pengelolaan linglantgan hidup. 3. Untuk menemukan upaya-upaya yang tepa t untuk meningkatkm hubungan antara pemerintah dengan LSM &lam pengelolaan hidup. Adam= jenis penelitian ini adalah kualitabfAnduktif-verifikatif. Penehtian lapangan dilakukan pada BAPEDALDA Kota Semarang, BAPPEDAL Provinsi Jawa Tengah, dan 5 LSM hngkungan hidup di Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tidak diteinukan klasifikasi LSM di kota Sentarang. Data tentang jumlah LSM lingkungan Indup juge hdak dapat diketahui secara pasti. Pernerintah Kota Semarang (Bapedalda dan Kesbanglinmas) behun mempunyai data yang jelas tentang jumlah dan klasifikasi LSM (Kelompok Profesi, Hobi, dan Minat) dalam wilayah LSM lingkungan hidup Berdasarkan hasil penelitian don pembahasannya, dapat disajikan beberapa kesimpulan. dart penelitian ini, yaitu: 1. Peranan LSM dalam upaya pengelolaan lingkungan hid up dapat dilakukan nwlalui internal control (sebagai anggota Tim Penilai AMDAL) alau di kepanitiaan lainnya dan external control (watch dog/pengawas lingkungan, kekuatan penekan (pressure group) dan penyalur a.spirasi rakyat. 2. Terdapat beberapa fakior yang dapat menipengaruhi penman LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: kernauan pernerintah (political will), kapasitus dan kapabilitas LSM, komitmen LSM terhadap etika, visi dan misinya. 3. Hubungan kemitraan antara LSM dengan pemerintah dapat ditingkatkan metalui dua jalur, baik dalam penman LSM secara internal control maupun external control. Pada kedua jalur ini, yang terpenting adalah perk dibuat semacam MoU, keduanya harus meninggalkan rasa saling curiga dan mejadikan kekuatan pada masing-masing pihak sebagai sinergi optimal dalarn pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan kesimpulan penclitian ini, maka untuk perbaikan system pengelolaan lingkungan di Kota Semarang perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Melihat realitas bahwa belum ado pengklasifikasian LSM secara unmm dan LSM lingkungan hidup khususnya di Kota Semarang, maka pemerintah (Kesbanglinmas dan Bapedalda) seharusnya segera mengadakan inventarisasi LSM secara lengkap. 2. Program aksi yang melibatkan unsur pemerintah Jan LSM hendaknya lebih sering dilukukan agar hubungan sinergi antara keduanya dapat dicapai. 3. Pengadaan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi LSM perdu diperhatikan oleh pemerintah, misalnya melalui kursus AMDAL tipe A, B dan C. Berdasarkan hasil penelitian don pembahasannya, dapat disajikan beberapa kesimpulan. dart penelitian ini, yaitu: 1. Peranan LSM dalam upaya pengelolaan lingkungan hid up dapat dilakukan nwlalui internal control (sebagai anggota Tim Penilai AMDAL) alau di kepanitiaan lainnya dan external control (watch dog/pengawas lingkungan, kekuatan penekan (pressure group) dan penyalur a.spirasi rakyat. 2. Terdapat beberapa fakior yang dapat menipengaruhi penman LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: kernauan pernerintah (political will), kapasitus dan kapabilitas LSM, komitmen LSM terhadap etika, visi dan misinya. 3. Hubungan kemitraan antara LSM dengan pemerintah dapat ditingkatkan metalui dua jalur, baik dalam penman LSM secara internal control maupun external control. Pada kedua jalur ini, yang terpenting adalah perk dibuat semacam MoU, keduanya harus meninggalkan rasa saling curiga dan mejadikan kekuatan pada masing-masing pihak sebagai sinergi optimal dalarn pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan kesimpulan penclitian ini, maka untuk perbaikan system pengelolaan lingkungan di Kota Semarang perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Melihat realitas bahwa belum ado pengklasifikasian LSM secara unmm dan LSM lingkungan hidup khususnya di Kota Semarang, maka pemerintah (Kesbanglinmas dan Bapedalda) seharusnya segera mengadakan inventarisasi LSM secara lengkap. 2. Program aksi yang melibatkan unsur pemerintah Jan LSM hendaknya lebih sering dilukukan agar hubungan sinergi antara keduanya dapat dicapai. 3. Pengadaan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi LSM perdu diperhatikan oleh pemerintah, misalnya melalui kursus AMDAL tipe A, B dan C.
Item Type: | Monograph (Documentation) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
ID Code: | 19958 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 5 |
Deposited On: | 10 Aug 2010 13:54 |
Last Modified: | 10 Aug 2010 13:54 |
Repository Staff Only: item control page