KAJIAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PERANANNYA DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 (The Study Of Regional Taxes Collections and It's Role To Support Regional Authonomy After UU No.34 Th.2003)

ISPRIYARSO, BUDI and SUHARTOYO, SUHARTOYO (2003) KAJIAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PERANANNYA DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 (The Study Of Regional Taxes Collections and It's Role To Support Regional Authonomy After UU No.34 Th.2003). Documentation. FAKULTAS ILMU HUKUM.

[img]
Preview
PDF - Published Version
946Kb
[img]PDF - Published Version
Restricted to Repository staff only

940Kb

Abstract

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Daerah diberi peluang untuk menggali jenis-jenis pajak daerah baru selain yang ditetapkan dalam UU. Adanya perubahan ini tentunya menarik untuk dikaji meningat pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang peranannya sangat penting dalam menunjang otonomi daerah. Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan mendasar apakah yang terdapat dalam pemungutan pajak daerah khususnya setelah dikeluarkannya Uu nomor 34 tahun 2000, kendala-kendala apa yang ditemui, bagaimana pengaruhnya terhadap pHlaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yang menitikberatkan data sekunder. Adapuri lokasi penelitiannya di Kota Semarang. Hasil utama dalam penelitian ini adalah UU Nomor 34 tahun 2000 berdampak positip terhadap pelaksanaan otonomi daerah, karena daerah diberi keleluasaan dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Disamping itu dengan berlakunya UU Nomor 34 Tahun 2000, penerimaan pajak daerah di kota Semarang mengalami peningkatan. Law number 34 of 2000 on the changing of law number le, 1997 on Local Tax and Local Retribution interalia providing policy guideline and direction to local government to collect local tax. The local government is rendered and opportunity to take another local tax beside provided in the law as far as subject to requirements. The changing of course needs to be researched doe to the local tax is one of resourches that has a significant role to desentralitation. The goal of this research to know about how policy's local government to collect local tax after law number 7S4 of 2000, how influencing Regional Act againts Regional Authonomy impletation on Semarang. There is leoal Normative methode to search data, that is legal research with secondary data as resourches data. The output of this research, the role of local tax is very important to support regional autonomy. Until year .2002, Semarang government has not yet collected new local tax, but to increasing local government's income from local tax by means of intensification and ekstensification.

Item Type:Monograph (Documentation)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:19912
Deposited By:Mr UPT Perpus 5
Deposited On:10 Aug 2010 08:51
Last Modified:10 Aug 2010 08:51

Repository Staff Only: item control page