HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA SEBAGAI UPAVA PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ANAK DI INTERNET

Abstract

Berbagai kemajuan di bidang teknologi informasi banyak dimanfaatkan oleh manusia. Namun demikian, ada pub sisi negatifitya, yaitu timbul herbagai kejahatan dengan memanbatkan kemajuan teknologi informasi.Salah satunya adalah tindak pidana pornografi anak di internet, yaitu menggunakan anak sebagai alat dan Internet sebagai media. Di tingkat Internasional, telah dihasilkan Convention on Cybercrime, hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sudah merupakan isu internasional. Dalam hukurn pidana positif Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan tegas tentang kejahatan di bidang teknologi inforrnasi. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi jenis tindak pidana tersebut, serta bagaimana hukurn yang akan datang dalarn menghadapi berbagai jenis kejahatan teknologi informasi Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis — normatif, yaitu dengan mengkaji / menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu digunakan pendekatan yuridis komparatif, yaitu dengan melakukan kajian perbandingan terhadap peraturan hukum pidana di berbagai negara yang mengatur tentang tindak pidana pornograli anak di internet. Penelitian disusun secara deskriptif analitis merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dad peraturan perundangan hukum pidana positif yaitu KUHP, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Anak dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan ( Konsep KUHP Nasional tahun 1999/2000, Rancangan Undang-Undang Pemanbatan Teknologi Informasi). Data yang dikurnpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dad bahan-bahan hukum primer dan sekunder, di samping itu juga dipergunakan dokumen-dokurnen pendukung. Dalam penelitian ini sebagai eara untuk menarik kesimpulan dad hasil penelitian yang sudah didapat, akan dipergunakan dengan metode anahsis normatif-kualitatil. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penernuan asas-asas dan informasi-informasi Dalam UU Telekomunikasi (UU Nomer 36 tahun 1999), tidak dilakukan krirninalisasi terhadap tindak pidana pornografi anak di internet. Dernikian pula dalarn UU Perlindungan Anak (UU Nomer 23 tahun 2002), meskipun disebutkan bahwa melakukan kekerasan ekonomi atau seksual terhadap anak dapat dikenai piclana, namun helum ada pasal yang secara jelas menyebutkan tentang pornografi anak. Dalarn KUHP, pengaturan tentang hal tersebut juga belum ada. Di dalann Rancangan Undang-undang tentang Pernanfaatan Teknologi Informasi, sudah ada pengaturan secant jelas tentang tindak pidana pornografi anak di internet, hal ini karena RUU berorientasi pada substansi Convention on Cybercrime. Namun dernikian, RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi iM, mengalami berbagai perubahan dalarn substansi. Hal ini berakibat, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap jenis kejahatan tersebut. Dalam Konsep KUHP Nasional, perurnusan secara jelas tentang jenis kejahatan tersebut belum ada Namun, ada pengaturan tentang delik kesusilaan , walaupun sebenarnya kurang tepat apabila dipergunakan dalam jenis tindak pidana pornografi anak di internet. Sebagai langkah awal dalarn menghadapi tindak pidana pornografi anak di internet, perlu dilakukan harmonisasi secara eksternal, yaitu dengan berbagai instrumen internasional, harmonisasi secara internal, terhadap peraturan hukum positilyang ada terlebih dahulu, maupun raneangan undang-undang. Child pornography on the internet aroused as a crime using the information technology happened due to the rapid changing of the information technology, which use by many people all over the world.Convention on Cybercrime produced by the Council of Europe in 2001 showed that this kind of crimes is very disturbing many people. Indonesia criminal law has not been satisfied in providing any legal standard for the use of information technology. In solving any legal problems in the information technology abused, the legal enforcement applied any positive law, eventhough the law insufficient, such as in its formulation, its substances and its sanctions/penalties. The aim of this research is to find any specified law that preventing child pornography on the internet in Indonesia. For the purpose above, it is very important to do a collection on Indonesia positive penal law which related to the matter. This is a normative legal research which analyzed primary and secondary legal materials and also a comparative legal research which analyzed in comparative study for any criminal law in other countries that regulated child pornography on the internet as a crime. This research is composed by descriptive analyzing cethocl to picture and analyzed the problem. The resoures of this research is based on the secondary legal material from Indonesia positive law such as KUHP ( the criminal code), Telecommunication Law (Law Number 36 /1999), Child Protection Law, and other law related to the issues (Criminal Code draft of 1999/2000 and draft of Technology Information Law). In a draft called as Rancangan Undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, there is criminalization for this crime. The draft was oriented to Convention on Cybercrime. But, in progress, this draft is totally changed. In Criminal Code National Draft , there is no criminalization for this crime. For drawing the conclusion of this research a analyzed by qualitative normative methodes is applied for this research, because this research based on positive law and data analyzed is based on its aim to fing any legal principle and information.