KEWENANGAN LEMBAGA SENSOR FILM DALAM MELAKSANAKAN SELEKSI PENAYANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PERFILMAN

Abstract

The globalization era, post GATT ( General agreement on Tariff and Trade ) and welcome with era WTO ( World Trade Organization ) there is important issu packed into by WTO institute structure, namely TRIPs ( Trade Related Aspects of Intelectual Property Right ) peculiarly manages things which with reference to Intellectual Equity or called as Intelectual Property Right. Intelectual Property Right can be interpreted as rights to ownership of to bearing or arising masterpieces caused by ability of man intelectuality in the field of science and technological passed creativity, taste, karsa, and its the masterpiece having morale values, economic and practical. This research aim to know execution of film sensor by The Censorship Film Organitation, has in line with protection of creator rights in the relation with state regulation number 19 The year of 2002 About Copyrights and know solution and or reconditional idea about execution of Film Censored by The Censorship Film Organitation causing can run without neglecting creator rights as well as public rights as film beneficiary. This research haves the character of descriptive analyticalness that is describing problems henceforth with primary legal terminology, secondary and tertiary. The method applied in this research is juridical empiric to study secondary data in the form of positive law henceforth data obtained will be analytical qualitatively in the form of concept. Result of research indicates that execution of film censored by The Censorship Film Organitation is concerning Ideology Censored related to theme or film story idea. Physical Censored of in the form of clip, cutting and omission of film scene or video record to film containing hardness, persecution, Administrative Censored in the form of letter of recommendation passed to creative worker, Economic Censored / Hegemony, realized in term " market appetite" and " system rating", last of Komunalisme Censored done by public through process to dialogue, picture, and information presented in film. Result of research also indicates that in technical or its the execution mechanism, overall of censorship process done by The Censorship Organitation can be told has not in line with protection of creator rights namely economic rights and morale rights like the one arranged in Section 24-26 state regulation number 19 The year of 2002 About Copyrights, because at its the execution do not make notification beforehand to owner of film or stage manager before doing cutting or clip to scenes assessed by The Censorship Film Organitation related to criteria and guidance perfilman of Indonesia. Solution or renewal idea wanted in execution mechanism of censorship of film in Indonesia can run as according to protection of creator rights is immediately does forming of new state regulation about movies, with proposal to do replacement of The Censorship Film Organitation becomes The Classification of Film Organitation which only did classification to film and do not make cutting to scenes in film and if remain to is done cutting of scene proposed to do notification beforehand to owner of film or producer so that harmless owner of film, and more paying attention toly is protection aspect of other related creator rights and rights. Dalam era globalisasi, pasca GATT ( General agreement on Tariff and Trade ) dan disongsong dengan era WTO (World Trade Organization ) terdapat issu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs ( Trade Related Aspects of Intelectual Property Right ) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HKI (Hak Kekayaan Intelektual). HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral , praktis dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film, apakah telah sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui solusi ataupun ide pembaharuan mengenai pelaksanaan Sensor Film oleh Lembaga Sensor Film sehingga dapat berjalan dengan tetap memperhatikan hak-hak pencipta dan juga hak masyarakat sebagai penikmat film. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melukiskan permasalahan untuk selanjutnya dengan bahasa hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif untuk selanjutnya data yang diperoleh akan dianalitis secara kualitatif dalam bentuk konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film menyangkut Sensor Ideologis berkaitan dengan tema atau ide cerita film. Sensor Fisik berupa pengguntingan, pemotongan dan penghilangan adegan film atau rekaman video terhadap film yang berisi kekerasan, penyiksaan, Sensor Administratif dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan pada pekerja kreatif, Sensor Ekonomi / Hegemoni, terwujud dalam istilah “selera pasar” dan “system rating”, terakhir Sensor Komunalisme dilakukan oleh public melalui proses atas dialog, gambar, dan informasi yang disajikan dalam film. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam teknis atau mekanisme pelaksanaannya, keseluruhan proses penyensoran yang dilakukan LSF tersebut dapat dikatakan belum sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta yakni hak ekonomi dan hak moral seperti yang diatur dalam Pasal 24-26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, karena pada pelaksanaannya tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau sutradara sebelum melakukan pemotongan atau pengguntingan terhadap adegan-adegan yang dinilai LSF tidak sesuai dengn criteria dan pedoman perfilman Indonesia. Solusi atau ide pembaharuan yang diinginkan dalam mekanisme pelaksanaan penyensoran film di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan perlindungan hak-hak pencipta khususnya produser dan masyarakat perfilman Indonesia adalah dengan segera melakukan pembentukan Undang-Undang Perfilman yang baru, dengan usulan untuk melakukan penggantian Lembaga Sensor Film menjadi Lembaga Klasifikasi Film yang hanya melakukan klasifikasi terhadap film dan tidak melakukan pemotongan terhadap adegan-adegan dalam film serta apabila tetap dilakukan pemotongan adegan diusulkan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau produser sehingga tidak merugikan pemilik film, serta lebih memperhatikan aspek perlindungan hak-hak pencipta dan hak terkait lainnya