PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG

Abstract

Exception of burden right characteristic which unable to divide based on Section 2 (1) jo verse (2) Act Number 4, 1996 which require existence of Roya Partial to part dept payment which guaranteed by burden right. Issues will discuss, whether practically Roya Partial which not agreed within Certificate of Burden Right Giving (APHT) such as which arrange in Agrarian Ministry Regulation/ Head of National Land Affair Department Number 3, 1997 about Definition of Government Role Implementation Number 24,1997 about Land Registration and whereas Agrarian Ministry Regulation/ Head of National Land Affair Department Number 3, 1997 about Definition of Government Rule Implementation Number 24, 1997 about that Land registration conflict with Article 2, Act of Burden Right. In this thesis writing the writer used juridical empirical approach method, by research specification descriptive analytical characteristic. Research located in Palembang City. Research methods were by research the subject, object and resource person. Technique of collected data used in this research was by using both primary and secondary data. Data analysis technique in this thesis was used analysis of qualitative data. Roya partial implementation to assurance of burden right which not agreed previously within APHT such as explained in Agrarian Ministry Rule/ Head of National Land Affair Department Number 3, 1997 practically could be implementing as long as the parties in this context were both creditor and debtor parties agreed to carry out roya partial to object of burden right. In the implementation of roya partial, which not being agreement within APHT, Land Affair office will require to made Consent Roya certificate which issued by both Notary or Creditor party. Based on Hans Kalsen opinion in his theory about terraced pyramid and Stufenbou theory that lower act rule may never be conflict with higher regulation. Therefore in this matter roya partial regulation, which arranged within Agrarian Ministry Regulation/ Head of National Land Affair Department Number 3, 1997 about Definition of Government Rule Implementation Number 24,1997 about Land Registration contend with definition within Act Number 4,1996 especially Article 2. But, because burden right was included in civil law area. Whereas for agreement occurred, therefore that case could be executed. Pengecualian terhadap sifat hak tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menghendaki adanya Roya Partial terhadap pelunasan sebagian utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan. Permasalahan yang akan dibahas, yaitu apakah dalam prakteknya Roya Partial yang tidak diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apakah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanagh itu bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Hak Tanggungan. Dalam Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian bertempat di Kota Palembang. Metode penelitian yaitu dengan meneliti Subjek, Obyek dan Narasumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Pelaksanaan roya partial terhadap jaminan hak tanggungan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 didalam praktek dapat dilaksanakan selama para pihak ,dalam hal ini pihak kreditur dan debitur sepakat untuk melakukan roya partial terhadap objek hak tanggungan Dalam hal pelaksanaan roya partial, yang tidak diperjanjikan dalam APHT, Kantor Pertanahan akan meminta dibuatkan akta Consent Roya yang dikeluarkan oleh Notaris atau Pihak Kreditur.Berdasarkan Pendapat Hans Kelsen dalam teorinya mengenai piramida berjenjang atau Stufenbau theory bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini Pengaturan roya partial ,yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 khususnya Pasal 2. Akan tetapi, karena Hak tanggungan termasuk dalam rana hukum perdata. Yang mana untuk terjadinya suatu perjanjian,salah satu syarat mutlak adalah kesepakatan antara para pihak, maka hal tersebut dapat dilaksanakan.