ANALISIS UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN PN SEMARANG NO.764/PID.B/2004/PN SMG

Abstract

Hakim dalam menjalankan tugasnya bertitik tolak pada kenyataan materiil dan formil, namun di dalam menjatuhkan sanksi dalam setiap perkara pidana harus terkandung unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam setiap perkara pidana merupakan hal hal yang sangat penting sebagai dasar analisis penerapan hukum apakah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan unsure-unsur pasal yang didakwakan. Kemampuan penegak hukum ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum di masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi yang diputus bebas karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi atau betul-betul terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi, maka harkat dan martabatnya sebagai manusia tidak dihargai, karena itu perlu adaya perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai terdakwa. Kiranya perlu adanya suatu analisis yang lebih cermat dan teliti tentang sebab-sebab seorang koruptor diputus bebas oleh Badan Peradilan, untuk dapat menilai secara objektif. Terhadap persepsi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mejatuhkan putusan, hakim wajib membuat pertimbangan baik pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Satu hal yang sangat jelas bahwa terhadap putusan kontroversi nampak pada keyakinan hakim dalam meyakini ajaran melawan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan kepada koruptor, sehingga mendorong untuk menulis skripsi yang berjudul : “ANALISIS UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN PN SEMARANG NO.764/PID.B/2004/PN SMG”. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekundair. Analisis data yang dipakai adalah analisis isi (content analysis ) terhadap elemen penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh dilakukan tinjauan pustaka, dimulai dari pengertian tindak pidana, pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum, sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi, pengertian dan jenis-jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana. Kata kunci : tindak pidana korupsi, melawan hukum, putusan.