ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG

Abstract

Selama ini telah menjadi opini umum bahwa pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sangat sulit untuk di lakukan. Untuk itu Badan Pertanahan Nasional sebagai pemegang otoritas di bidang pertanahan harus mampu memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat mengenai alih fungsi lahan tersebut karena dampaknya sampai dengan ketahanan pangan nasional. Metode penelitian adalah wawancara dan observasi pada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang merupakan penanggung jawab kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, yaitu pegawai pada seksi Pengaturan dan Panataan Pertanahan. Kantor Kabupaten Pemalang telah memberikan solusi untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu dengan melakukan penyuluhan dan perizinan. Penyuluhan dilakukan setiap satu bulan sekali dan bertujuan agar masyarakat mengerti arti pentingnya lahan pertanian produktif khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pemalang dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Selain itu juga agar masyarakat tahu dampak yang ditimbulkan kalau lahan pertanian produktif tersebut di alih fungsikan untuk penggunaan non pertanian. Sedangkan perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk pengendalian ini berfungsi agar pihak-pihak yang akan mengalih fungsikan lahan pertanian harus melalui perizinan atau sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pemalang masih banyak terjadi dan kegiatan tersebut banyak yang tidak menggunakan perizinan. Sampai saat ini proses pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke pertanian masih banyak kendala.