PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) MELALUI PENGGABUNGAN (MERGER) ANTARA BANK NIAGA DENGAN LIPPO BANK MENJADI BANK CIMB NIAGA

Abstract

ABSTRAKSI Mengingat usaha penguatan perbankan menyangkut berbagai aspek yang terkait satu sama lain, usaha perbaikan harus dilakukan dalam suatu rangkaian kebijakan yang terpadu dan bersifat komprehensif. Salah satu skenario kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau Single Presence Policy (SPP) dimana seseorang atau badan hukum atau pemerintah hanya boleh menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank umum saja. Selanjutnya dalam penulisan hukum ini, penulis ingin memberikan gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan Single Presence Policy yang diterapkan pada merger Bank Niaga dan Lippo Bank serta hambatan-hambatan apa saja yang timbul selama proses pelaksanaan merger tersebut. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Sementara pengumpulan data yang digunakan pengumpulan data dari sumber data primer didukung data sekunder. Dimana keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian yang sistematis. Single Presence Policy yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/16/PBI/2006 telah diterapkan oleh Bank Niaga dengan Lippo Bank melalui opsi merger yang dipilih oleh kedua direksi masing-masing bank. Pelaksanaan merger antara Bank Niaga dengan Lippo Bank telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Secara yuridis tidak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan merger antara Bank Niaga dengan Lippo Bank. Hambatan dalam pelaksanaan merger yang utama yakni masalah perampingan sistem Teknik Informasi (TI) yang nantinya akan mendukung berbagai proses bisnis di Bank CIMB Niaga dan pencapaian integrasi TI melalui Single Platform Day One (SPD1) dapat diwujudkan dimana sebagian besar sistem dirasionalisasikan, dan bank hasil merger beroperasi sepenuhnya menggunakan platform TI tunggal. Penyatuan budaya kerja (corporate culture) merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan yang telah selesai melaksanakan merger. Sikap tegas harus ditunjukkan Bank Indonesia kaitannya dengan Single Presence Policy ini. Tercapainya penguatan dan penyehatan industri perbankan nasional menjadi perhatian penulis melalui pelaksanaan merger ini. Kata Kunci : Single Presence Policy, Merger