KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA (Suatu Perbandingan Pandangan Normatif Dengnn Sosiologis)

Abstract

Kethaulum akan kebeba•an halt,* khususnya dalam memulus perkara oerdala mutlak diperlukan mengingat Undang-undang tidak selamanya vempurna, ada kalanya tidak jelas alau tidak lengkap, bahkan seringkali Undang-undang tide& dapat mengejar peristiwa konkritnya. Oleh karena flu sudah selayaknya bahwa kebebasan hakim dal= memutus perkara perdata tidak dapat dibatasi oleh aturan nomadic (Undang-undang), hal ini demi mewujudkan pencapaian keadilan atau pendistribusian • keadilan (dispencing justice). Perlunya mencerman studi tentang kekebasan hakim dalam meatus perkara perdata ini, tidak sekedar urn:1k "membongkar ketidak-adilan", akan tempi justru untuk mewujudkan ketepatan Interpretasi dari sisi doktrinalnya.