PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH BANDAR UDARA NABIRE)

Abstract

The land has a real meaning and role necessary for human life, as everybody requires land during the its life untuk passing away and remembers formation of life and economics pattern mostly which still having pattern agrarian. Important meaning the relation of man with its land besides in law relationship, in customary law has cosmic – magical - religion relationshipl this relationship no between individuals with land, but also between a group of member of public a federation of customary law (rechtgemeentschap) in the relation of customary right for land rights. The purpose of research to know reasons what surrounding appearance land dispute of customary right for land rights in Nabire regency an process and procedures applied by the parties in solving of land dispute of customary right for land rights in Nabire Regency. The writer does thin research by using approach method that is empirical juridical with specification of research that is analytical descriptive. Data collecting technique aplied is primary data obtained through composing interview and secondary data and primary law material which in the form of law and regulation related to object that is accurate, secondary law material which in the form of books, masterpiece writes is scientific and tertiary law material which in the form of Dictionary of Indonesia language and Dictionary of English Language. Data obtained then is analyzed qualitatively. Based on result of research it is known that reasons surrounding appearance land dispute of customary right for land rights in Nabire Regency causing by economic factor and social jelaousy factor. The finishing process of land dispute of customary right for land rights in Nabire Refency is done in non litigation that is upon mutual consensus to be obtained agreement to custom public demand ethnic group of Wate and ethnic group of Yeresiam. There are two (2) steps that is deliberation phase and execution phase result of deliberation. Resistance / constraint faced in solving land dispute of customary right for land rights in Nabire Regency because of 2 factor that is internal factor related to temperament of the parties, discipline, level of education, unclarity of land boundary and factor external that is existence of third party yhat is party outside the parties having dispute. Needs existence of equation of perception between local government with customary law public about existence and customary right for land raghts legal status by way of improvement of cauntselling of law in land area, especially related to community land Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraris. Arti penting hubungan manusia dengan tanahnya selain dalam hubungan hukum, dalam hukum adat mempunyai hubungan kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (rechtgemeentschap) di dalam hubungan dengan hak ulayat. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire serta proses dan tata cara yang digunakan para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang dipeoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire di sebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan sosial. Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire dilakukan secara non litigasi yaitu secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas tuntutan masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam. Terdapat dua (2) tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal yang terkait dengan temperamen para pihak, kedisiplinan, tingkat pendidikan, ketidakjelasan batas tanah dan faktor eksternal yaitu adanya pihak ketiga yaitu pihak diluar para pihak yang bersengketa. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat.