DISTORSI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY DI KABUPATEN GROBOGAN

Abstract

Non-Governmental Organization is defined as an organization founded by individual or a group of individuals, which in voluntary, nonprofit manner provide service to common people. In the concept of civil society, the NGO is characterized by independence of governmental aids, playing a significant role in strengthening democratic movement process by empowering the civil society by means of assistance, and advisory activities. From their prominent status, the NGOs must be able to play roles of improving the current condition, in order to create a strong and independent civil society, by people empowerment, public advocation, as well as local policies monitoring. The existence and the role of NGOs in Grobogan Regency had contributed good merits to a stronger civil society. However, not all of them had shown such intended manner as some of the NGOs were still deflecting their basic functions. A study on the roles of the NGOs in Grobogan regency resulted in some unintended role distortions of the organizations in implementing their duties, such as profit-oriented motives, lacking financial resources and professionalism, varied professional background of the activists involved, unclear ideological concepts and loosened regulation that constrained the organizations. Therefore, efforts must be taken into account in order to get the NGOs’ roles to their expected track, as the civil society playmaker. The efforts may take forms reposition, either internally or externally. LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Dalam konsep civil society karakteristik LSM yang bercirikan: mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, dipandang dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan civil society yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Dalam konsep civil society, kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan sangat jauh dari prinsip kemandirian. Independensi masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan prinsip utama dalam membangun civil society tidak terlihat. Dominasi pemerintah terlihat jelas dalam perumusan kebijakan, sementara dalam implementasi kebijakan banyak terjadi manipulasi yang merugikan masyarakat. Dalam kondisi semacam ini seharusnya LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan civil society yang kuat dan mandiri, melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat, advokasi public dan pengawasan kebijakan pemerintahan daerah. Eksistensi dan peran LSM di Kabupaten Grobogan telah memberikan warna dalam upaya-upaya memperkuat civil society. Namun tak semua LSM berperan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai pilar hadirnya civil society. Beberapa LSM justeru melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari fungsinya. Dari hasil penelitian, distorsi peran LSM di Kabupaten Grobogan terjadi karena beberapa faktor yaitu: adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep idelogi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran LSM sebagai pilar civil society yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.