TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS DI JAKARTA TIMUR

Abstract

Stakeholder General Meeting (SGM) held by a limited company is a very vital organ in making various policies related to the limited company. In its practice, SGM is written in an authentic certificate composed before a notary and or composed in the form of minutes of meeting in form of a privately-made certificate, and then, that certificate is written in form of an authentic certificate, which in the practice is mentioned as the statement certificate of meeting decision. In this context, the responsibility of a notary in the composition of the statement certificate of a stakeholder general meeting decision of a limited company needs to be observed further, considering that a Notary is a public officer having the authority to compose authentic certificates concerning all deeds, agreements, and establishments commanded by general rules or required by parties composing certificates. Also, a Notary as a public officer, in every execution of his/her task, is not allowed to go beyond the "signs" that have been regulated by the valid lawful instruments. Based on those matters, therefore, the problems that will be observed in this research are concerning the authority and responsibility of a Notary in the composition of the statement certificate of the stakeholder general meeting decision of the limited company, the lawful effects of the composition of the statement certificate of the stakeholder general meeting decision of the limited company, and about the lawful protection for a Notary in the composition of the statement certificate of the stakeholder general meeting decision of the limited company. The used method of approach is the juridical-empirical approach and the specification used in this research is the descriptive-analytical research. Based on the research results, it can be concluded that the Authority of a Notary in the Composition of the Statement Certificate of the Stakeholder General Meeting Decision of the Limited Company based on the Act Number 30 Year 2004 concerning the Profession of Notary, especially in Article 15, which basically gives several authorities to a Notary as a public officer in executing his/her task, which are: a Notary has the power to compose authentic certificates concerning all deeds, agreements, and establishments that are obliged by the legislations and/or are desired by the parties having importance to be stated in an authentic certificate. The Statement of Stakeholder General Meeting Decision composed privately will be an authentic certificate if it is written onto a Notary certificate entitled as the Statement Certificate of the Stakeholder General Meeting Decision. The Statement Certificate of the Stakeholder General Meeting Decision is an authentic certificate having the nature of partij akten, which is a certificate composed by the involved parties before the notary. About the material truth in the partij akten; if there is any mistake or against the matters that actually written in the certificate, the Notary is not able to be demanded for his/her responsibility lawfully.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dalam praktek dikenal dengan sebutan akta pernyataan keputusan rapat. Dalam konteks ini tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas perlu dikaji lebih lanjut, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Dan Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas , akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 yang intinya memberikan beberapa kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan ke dalam suatu akta notariil dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat partij akten yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. Terhadap kebenaran materil dalam partij akten; jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum