IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM PERSPEKTIF AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN SUKAMARA

Abstract

Implementasi fungsi pemerintahan adalah merupakan hal kunci penting dalam pembangunan khususnya dalam penerbitan IMB dalam tesis ini dikhususkan pada penerbitan IMB di Kabupaten sukamara Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sukamara, Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam Implementasinya terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Sukamara dan Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam pemberian ijin mendirikan bangunan di kabupaten sukamara telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat kabupaten sukamara Kendala implementasi pemberian IMB di kabupaten sukamara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab implementasi pemberian IMB oleh pemerintah kabupaten sukamara belum efektif adalah faktor peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya aspek sosiologis dalam peraturan daerah kabupaten sukamara tentang IMB karena kurang sosialisasi, faktor aparat yaitu petugas pelayanan IMB dan satpol pp sebagai lembaga penegakan hukum perda IMB belum berfungsi secara optimal, dan faktor kesadarah hukum masyarakat yaitu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat kabupaten sukamara berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB Upaya-upaya dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pemberian ijin mendirikan bangunan di kabupaten sukamara adalah dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin aparat pelayanan permohonan IMB kabupaten sukamara, penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi dalam meningkatkan kualitas pelayanan permohonan IMB kepada masyarakat, keteladanan pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon IMB Penulis memberikan saran agar implementasi penerbitan IMB berjalan dengan baik maka pemerintah kabupaten sukamara agar memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala penebitan IMB, salah satunya adalah dengan mengefektifkan peraturan daerah tentang IMB melalui penerapkan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera, meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang IMB guna kesadaran hokum masyarakat kabupaten sukamara dalam kegiatan membangun bangunan dan melakukan upaya-upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali pegawai negeri sipil; penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi; serta keteladanan para pimpinan.