CENTRE-PERIPHERY ISSUES AND SPATIAL POLICY IN WEST KALIMANTAN PROVINCE, INDONESIA

Abstract

Pembangunan di Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir telah mengakibatkan munculnya beberapa dikotomi, baik dalam skala nasional dan wilayah. Dalam dimensi wilayah pemusatan kegiatan pada kota besar telah berkembang menjadi fenomena pusat-pinggiran (centre-periphery). Salah satu wilayah di mana fenomena tersebut berkembang ke arah yang cenderung divergen adalah Kalimantan Barat. Sejauh ini antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas dalam kerangka rencana tata ruang wilayah. Efektifitas kebijakan wilayah yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah belum jelas karena ada beberapa kelemahan substansial. Evaluasi terhadap isi rencana tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Barat mengindikasikan bahwa kebijakan wilayah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan negatif fenomena pusat-pinggiran, khususnya pada aspek-aspek yang ber-kaitan dengan realitas sosial dan ekonomi. Selain kelemahan substantif, ketidakefektifan tersebut juga disebabkan oleh ketiadaan skema implementasi kebijakan wilayah yang cukup jelas. Yang terakhir ini memang telah menjadi hambatan utama perencanaan di Indonesia.