PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)

Abstract

Transferr Of Rights caused by inheritance that is caused by law when the holder of rights or inheritor passes away. Since the time, the heirs become the new rights holders. About the persons that may be the heirs, it is regulated by the prevaling law the heirs. Transfer of rights caused by inheritance should be registered to the office of land Affairs in accordance with what has been established in Govermment Ordinances Number 24 Year 1997 concerning Land Registration, which has an objective to give a lawful surety, provide information. In which, Land Deed Official is the is the authoritative officer to compoce certificates as foundation of transfer and registration. This reseacrh studies the proving power of privately made certificate that is made as the foundation of transfer of rights upon land, and also how is its execution in the practice of registration at the office of land Affairs in Bandar Lampung City. The used reseach method is the method of yuridical-empirical approach, with the descriptive-analytical reseach specipication. The Used data source are the primary data in form of data collected directly in reseach site and the secondary data, which are the required data to compllete primary data. The populationis all objects or all symtoms or all units that will be observed. Sample collection technique is conducted with a purposive sampling technique. The used method of data analysis is the method of qualitative analysis. The research results show that the traditional influences that are still strongly attached to the become the consideration of that the privately made certificates may be used as the foundation of transfer of rights caused by inheritance, altough the privately made certificates are concerned to able to cause disputes in the future. Therefore, it is hoped that the land affairs board as the only board regulations concerning land affairs in Indonesia may be able to socialize the regulations concerning land affairs, thus, publics may comprehend more the importance of conducting the registration of transferof rights upon land by using certificates composed by the land deed official. Therefore, it may give lawful surety and protection for the holder of rights or what has been the primary objective of land registration itself. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak atau pewaris meninggal dunia, sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru, Mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris diatur oleh hukum yang berlaku pada para ahli waris. Peralihan hak karena warisan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menyediakan informasi serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dimana PPAT adalah pejabat yang berwenang untuk membuatkan akta sebagai dasar peralihan dan pendaftarannya. Penelitian ini menelaah mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dijadikan sebagai dasar peralihan suatu hak atas tanah, serta bagaimana pelaksanaanya didalam praktek pendaftaran pada kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Populasi berupa seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh adat yang masih kuat melekat dalam masyarakat yang menjadi pertimbangan bahwa akta yang dibuat secara dibawah tangan dapat dijadikan sebagai dasar peralihan suatu hak karena pewarisan, walaupun akta yang buat secara dibawah tangan dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari. Oleh sebab itu diharapkan bahwa Badan Pertanahan Nasinoal sebagai satu-satunya badan yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia diharapkan dapat lebih mensosialisasikan peraturan mengenai pertanahan sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak tanah dengan menggunakan akta PPAT sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak maupun seperti yang menjadi tujuan utama pendaftaran tanah itu sendiri.