UNIFIKASI PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH KELAUTAN DI INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN

Abstract

Indonesia is a state with two third of its territory in waters. However, the marine tecgnology is still left behind compared with other states. The marine scientific research is one of the tools to enhance the transfer of technology from other countries to Indonesia vice versa. Recently, the implementation of the marine scientific research in Indonesia is still ruled by several regulations which are not comprehensive yet. Therefore, it is necessary to do a regulatory unification in marine scientific research field in Indonesia. From the background mentioned above, the problems of this are why it is necessary to perform regulatory unification on marine scientific research in Indonesia and how the formulation of the regulatory unification in terms of enhancing transfer of marine technology. This research applied the approach method of juridical normative, the research specification of analytical descriptive, and the data analysis method used was the analysis method of normative qualitative. The research findings are a there are several laws regulating the marine scientific research in Indonesia, but they are still in sectors regulation for each sea law regimes. In addition, the discussion, mostly, only discusses on the definition of the marine scientific research, not the other aspects of the marine scientific research. Therefore, it is required a regulatory unification on the marine scientific research along with the appropriate formulation of regulatory unification, both the format and the material in Indonesia to enhance transfer of marine technology. In conclusion, the regulatory unification on the marine scientific research in Indonesia needs to be done to provide guarantee and legal assurance for implementing the marine scientific research to enhance transfer of marine technology. The formulation of the regulatory unification on the marine scientific research should be in a regulation in lower position than act considering the presence of the Act Number 18, 2002 on The National Research System, The Development and Implementation of Science and Technology, which can be the reference for regulating each field of research further specifically. Indonesia merupakan negara yang dua pertiga dari wilayahnya berupa lautan, tetapi teknologi kelautan yang dimiliki Indonesia masih tertinggal dibanding negara lainnya. Penelitian ilmiah kelautan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan alih teknologi dari negara lain ke Indonesia ataupun sebaliknya. Saat ini pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia saat ini masih diatur oleh berbagai peraturan perundang- undangan yang belum bersifat komprehensif. Untuk itulah perlu dilakukan suatu unifikasi pengaturan di bidang penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Dari latar belakang di atas, permasalahan yang perlu dirumuskan adalah mengapa perlu dilakukan unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dan bagaimanakah konsep bentuk unifikasi pengaturan tersebut dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah saat ini terdapat berbagai peraturan perundangan yang telah membahas mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, tetapi masih bersifat sektoral mengatur penelitian ilmiah kelautan di masing- masing rezim hukum laut. Selain itu, pembahasan tersebut sebagian besar hanya membahas mengenai pengertian penelitian ilmiah kelautan, belum mengatur mengenai aspekaspek penelitian ilmiah kelautan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan serta konsep bentuk unifikasi pengaturan yang sesuai, baik format maupun materinya dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan. Kesimpulan yang diperoleh adalah unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan. Konsep bentuk unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan ini hendaknya berupa aturan yang posisinya lebih rendah dari Undang- Undang, mengingat telah ada Undang- Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menjadi rujukan bagi pengaturan pada masing- masing bidang penelitian yang kemungkinan akan diatur lebih lanjut secara khusus.