PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA E-COMMERCE

Abstract

The use of internet media have been spread widely in business and trade, so that appears the trading system in electronic. Viewed of the kind of transaction, the electronic commerce is grouped into two segments: business to business(B2B), and business to consumen (B2C). Recently, the use of internet in Indonesia is not only limited on the use of information, but also used as a media to do a commercial transaction include transaction of electronic commerce, particularly on the segment of business to consumen (B2C), because Indonesia had a Consumers Protection Act Number 8, 1999 as the principal regulation of consumers protection in Indonesia. Based on the Act, it is necessary to do a research with the formula of problems: (1) How transaction can be done in e-commerce? (2) How to protect consumer from the transaction risk?. This research used the approaches of juridical empiric. From the research result indicated that the legal relationship structure formed by several agreements which are separated, however, they run together of transaction. The legal relationship structure involved several sides such as sellers(producers), consumers(buyers), banks and transaction media. The legal relationship occurred between consumer and producer is a civil law relationship that is special, because the legal relationship is done by using special media that is electronic media and the transaction is done in cyberspace. The legal protection needed by consumer is the legal protection on privacy rights and the use of digital signature as an evidence. The consumer protection in electronic commerce can be seen from several sides; producer side, consumer side, product side (goods/services offered). The suggestion provided is, it is necessary to have a good faith from all side involved in electronic commerce. And it is necessary to have a special regulation that rules about e-commerce transaction. Penggunaan media internet telah meluas ke bidang bisnis dan perdagangan, sehingga memunculkan sistem perdagangan secara elektronik. Dilihat dari segi transaksinya, perdagangan secara elektronik dikelompokkan menjadi dua segmen, yaitu bisnis ke bisnis (B2B) dan bisnis ke konsumen (B2C). Saat ini,penggunaan internet di Indonesia tidak lagi terbatas pada pemanfaatan informasi, melainkan juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik khususnya pada segmen bisnis ke konsumen (B2C). Penelitian ini akan dibatasi pada persoalan perlindungan konsumen dalam jual beli secara elektronik pada segmen bisnis ke konsumen(B2C), sebab Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No 8 Tahun 1999 sebagai peraturan induk perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah (1) bagaimanakah pelaksanaan jual beli secara e-commerce? (2) bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap jual beli secara e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa struktur hubungan hukum terbentuk oleh beberapa perjanjian yang saling terpisah akan tetapi berjalan secara bersamaan pada saat transaksi terjadi. Struktur hubungan hukum ini melibatkan beberapa pihak yaitu penjual, pembeli(konsumen), bank, media yang digunakan untuk melakukan transaksi. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan produsen merupakan hubungan hukum perdata yang bersifat khusus, karena hubungan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan media khusus yaitu media elektronik dan transaksi tersebut dilakukan di ruang mayantara(cyberspace). Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh konsumen adalah perlunya perlindungan hukum terhadap data pribadi dan penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik dapat dilihat dari beberapa sisi yakni sisi produsen, sisi konsumen dan sisi produk (barang/jasa yang ditawarkan) Saran yang diberikan adalah perlunya itikad baik dari semua pihak yang terlihat dalam perdagangan secara elektronik dan perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang transaksi e-commerce.