PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM SECARA SPORADIK DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Abstract

Lands, for Indonesia people, are not only privately owned but also ulayat lands having high value. Indonesian agrarian law also acknowledges the presence of ulayat rights on the people of custom laws. As mentioned in the article 3 of UUPA, it is necessary to have the assurance of law on the rights of lands in order to prevent conflicts on lands, particularly ulayat kaum lands. The Act number 5, 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles ordered Government to execute the registration of lands. This research applied juridical empiric approach. In collecting data and law materials, both primary and secondary data, the cases collected through observation, interview, and legal document learning. The analytical technique was conducted qualitatively. The existing worry among the members of kaum was if a member of kaum or the inheritance chief of mamak wanted to register the ulayat kaum lands, he or she was suspected to sell or to use the land as collateral sa that the members are reluctant to register their lands. It happened since there was a habit that they only would register their lands if they sold the lands or the buyers would register the land to change the status from ulayat kaum lands to private owned lands. To deal with these problems, the government is expected to pay more attention in giving legal consultation on land registration to people. When there is a landowner who wants to register a land, so the person or the concerning owner (inheritance chief of mamak) is the representative of his or her members of kaum. Tanah bagi penduduk Indonesia tidak hanya terdiri dari tanah hak milik saja tetapi juga tanah hak ulayat yang mempunyai nilai yang tinggi. Hukum Agraria Nasional kita mengakui adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Sebagaimana disebutkan alam Pasal 3 UUPA untuk menjaga agar jangan sampai timbul sengketa menyangkut tanah khususnya tanah ulayat kaum, perlu adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan pembelaharan dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif. Adanya kecemasan pada anggota kaum, jika diantara anggota kaum atau mamak kepala waris yang berkeinginan untuk mendaftarkan tanah ulayat kaum itu akan dijual atau akan dijaminkan sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan tanahnya, hal ini terjadi karena biasanya mereka mendaftarkan tanahnya apabila akan dijual saja atau bisa juga didaftarkan oleh pembeli, dimana tentu saja statusnya akan berubah dari tanah ulayat kaum menjadi tanah milik perseorangan. Untuk mengatasi semua masalah ini diharapkan adanya inisiatif dari pihak pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat.Apabila pemilik tanah akan melakukan pendaftaran tanah maka sipemohon atau pemilik yang bersangkutan (mamak kepala waris) yang mewakili anggota kaumnya.