UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Notary is a term used for identifying a group of people by the public authorization (openbaar gezag) that is promoted and authorized to establish written evidence of the authentic certificate. The position of Notary is the position in which the existence is expected by the State in order to realize the Law certainty upon the civil interaction. The conception of the Law certanty has been reflected upon the life within the social and state. An interaction order either public or private has to apply the value of the law and justice certainty. The Notary position is a public position. The society puts the trust to the Notary as the public officer competent of establishing the authentic certificate. As the consequence, the Notary position is executed by considering the prestige level / position that needs moral responsibility and integrity of the Notary. The reason of safety / the public interest security is the key of the Notary position sanctions existence. Based on those matters, therefore, the problems that will be observed in this research are : How is the execution of lawful efforts for the notary experiencing positional sanctions and lawful protections for the Notary by the Regional Supervisory Council and Notary Organization (Indonesian Notary Union / Ikatan Notaris Indonesia) in case of positional sanctions are applied to its members. The used method of approach is the juridical-empirical approach and the used specification in this research is the descriptive-analytical research. Based on the research results, it can be concluded that the Notary experiencing positional sanctions in form of verbal reprimands, written reprimands, temporarily dismissed, dismissed with honor and dismissed with dishonor may perform lawful efforts in form of self-defense and administrative appeals. The Notary experiencing positional sanctions does not receive lawful protections from the Regional Supervisory Council because it only has the function of supervisor and observer; however, for the Notary experiencing positional sanctions receives lawful protections from the Notary Organization (Indonesian Notary Union) as long as that Notary is still active as the member of organization. Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi segolongan orang yang oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) diangkat dan diserahi otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki oleh Negara sehubungan cita mewujudkan kepastian Hukum dalam interaksi–interaksi keperdataan. Konsepsi kepastian Hukum pasti tercermin dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suatu tata interaksi baik yang bersifat publik maupun privat haruslah menerapkan nilai-nilai kepastian Hukum dan keadilan. Jabatan Notaris merupakan jabatan publik. Masyarakat meletakkan kepercayaan dipundak Notaris selaku pejabat umum yang kompeten dalam pembuatan akta otentik. Konsukwensinya jabatan Notaris dijalankan dengan mengingat keluhuran martabat / jabatan yang menuntut pertanggungjawaban serta integritas moral seorang Notaris. Alasan penyelamatan / pengamanan kepentingan publik (interest public security) menjadi kata kunci keberadaan sanksi-sanksi jabatan Notaris. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan upaya Hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan dan perlindungan Hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris yang dikenai sanksi jabatan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, diberhentiakan sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat dapat melakukan upaya Hukum dalam bentuk pembelaan diri dan banding administratif. Notaris yang dikenai sanksi jabatan tidak mendapatkan perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Daerah hanya bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa, tetapi bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan mendapatkan perlindungan Hukum dari Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) selama Notaris tersebut masih aktif menjadi anggota Organisasi.