PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

Abstract

This Research conducted to get picture about execution of Land procurement in order to public importance in Execution of development Turnpike Semarang-Solo and Its impact to Citizen Rights of Land specially in Semarang city. Turnpike development of Semarang-Solo this cover 4 (four) regional sub-province and 2 (two) city. Total length of this turnpike length planned by as long as ± 75,70 Km, wide requirement of farm needed for the width as much ± 804,4 Hectare, for the region of Semarang city hit by levying of the land for the width ± 4M340 m2. Approach Method which used in compilation of this thesis is approach of empirical juridical. Juridical approach according to Runny Hanitijo Soemitro is approach to law as law in action because concerning literial problems in law with other social mediator, research specification is Descriptive Analyze, that is research which purposes to give explanation about problems which happened referring to law evaluation of government policy in development program of Semarang-Solo Turnpike. Population in this research are all land owner society in Semarang town who got impact execution of levying of land in Semarang-Solo Turnpike, while sample in this research counted 35 (thirty five) people who got affect of Semarang- Solo Turnpike which find randomly. Data collecting through primary data and secondary data. Analyze method analysis which used is qualitative, and presentation data in the form of report which written scientifically. From research result of got research indicate that problems which in execution of levying ground for Semarang - Solo Turnpike is the problem of loss replacement cost, governmental determine price according to NJOP or marketing price, while citizen determine price far from marketing price. Along of not yet all citizen agree on replacement cost of replacement, hence problem of liberation of natural land of serious resistance, Even resistance still unfinished hitherto, this matter of tired cause of agreement which held among parties. Execution process of land procurement preceded in the affirmative Stipulating Location of Semarang - Solo Turnpike of Central Java Governor, then Forming Committee Levying of Land For Semarang - Solo Turnpike Semarang Semarang by mayor of Semarang. Phases of levying of this land cover Socialization, ROW pole, Building stocktaking and crop, Announcement of measure result, Price deliberation, Amends, rights release, and certification. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo dan Pengaruhnya Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah khususnya di Kota Semarang. Pembangunan jalan tol Semarang–Solo ini mencakup 4 (empat) wilayah kabupaten dan 2 (dua) kota. Total panjang jalan tol ini direncanakan sepanjang ± 75,70 Km, luas kebutuhan lahan yang diperlukan adalah seluas ± 804,4 Hektar, untuk wilayah Kota Semarang yang terkena pengadaan tanah tersebut adalah seluas ± 480.340 m². Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat pemilik tanah di Kota Semarang yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo, sedangkan sample dalam penelitian ini sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terkena dampak pembangunan jalan tol Semarang – Solo tersebut yang ditentukan secara acak/random. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa permasalahan yang sangat mengahambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang – Solo ini adalah masalah penentuan nilai ganti kerugian, pemerintah menentukan harga berdasarkan NJOP atau harga pasaran, sedangkan warga menentukan harga jauh dari harga pasaran. Oleh karena belum semua warga menyepakati nilai ganti rugi, maka masalah pembebasan tanah mengalami hambatan yang serius. Bahkan hambatan masih sampai sekarang belum selesai, hal ini dikarekan belum tercapai kesepakatan diantara para pihak. Proses pelaksanaan pengadaan tanah ini didahului dengan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo dari Gubernur Jawa Tengah, kemudian Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Wilayah Kota Semarang oleh walikota Semarang. Tahap-tahap dari pengadaan tanah ini meliputi Sosialisasi, Pematokan ROW, Pengukuran ricikan, Inventarisasi bangunan dan tanaman, Pengumuman hasil ukur, Musyawarah harga, Pembayaran ganti rugi, Pelepasan hak, dan Sertifikasi. Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini sesuai dengan Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007. Pemegang hak atas tanah menganggap bahwa ganti-kerugian yang ditawarkan kepada mereka tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum), sehingga dinilai terlalu rendah atau tidak wajar. Rute tol yang ditetapkan dalam Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo telah sesuai dengan RTRW dan RDTRK Kota Semarang