PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH

Abstract

Banking law system on the basis of syariah principles (Islamic Law) with profit sharing system, enables to apply in Indonesia after the prevailing of the Act number 7, 1992 about Banking (article 6 letter in). This act was followed by the implementation stipulation in The Government Regulation number 72, 1992. It is hoped that this act can give contribution, creating carefulness, and harmony for banks and customers and can perform effectively and efficiently. The problems discussed in this thesis are ; What are the principles of profit sharing in financing, How is ' the application of financing on the basis of profit sharing principles on the customers of Bank Syariah Muamalat Semarang, and What are the juridical obstructions and the settlements faced by Bank Syariah Muamalat Semarang in applying profit sharing principles in financing customers. The approach method done in the research is Socio Legal research. Socio Legal research is used as social medication therefore law is applicated on its surface. In socio legal research, law is always meant to be social problem. The research focus on individual behavior or community related to the law. The approach method conducted in this research was judicial normative by the research on positive law collection, the research on legal principles, law systematic, vertical and horizontal synchronizations, the history of law, and legal comparison. PLS Financing selume also has the weakness in it’s performing espscially in connection with the nigh risk including financing risk, market risk, and operasional risk. The problem of practicing this financing especially in the connection information with agency problem are asimetric information moral hazard, and adverse selection. In practice those problem are anticipated by the implementation of incentive – compatible constraint. Sistem Hukum Perbankan atas dasar syariah prinsip (Hukum Islam) dimana prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan PP No. 30 tahun 1999 diharapkan akan dapat memberikan kontribusi, menciptakan kehati-hatian, dan keharmonisan bagi bank dan nasabah serta dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana prinsip bagi hasil dalam pembiayaan, bagaimana penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah Bank Syariah dan apa hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah? Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dilakukan dengan penelitian inventarisasi Hukum Positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah menemukan bahwa prinsip hasil terdiri dari prinsip mudharobah dan prinsip musyarokah. Penerapan pembiayaan berdasarkan bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharobah dan pembiayaan musyarokah. Hambatan yuridis dan penyelesaian dalam menerapkan prinsip bagi hasil adalah, masalah sumber daya manusia insani dan standar fatwa. Skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama berkaitan dengan masalah keagenan yaitu asimetrie information, moral hajar dan adverse selection (seleksi yang merugikan). Dalam prakteknya kendala-kendala ini dengan penerapan incentive-compatible constraint.