IDE KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Abstract

The reform and the development of the national law system, especially in penal sector was one of agenda within law politic in Indonesia. This effort shall be done consistently, systematically, internally, and continuously. The idea of reform as the construction and reconstruction and restructure effort of the main national penal system (that is Penal Code) is the agenda that shall be realized. This thesis will review the concept of Penal Code 2008 as well as evaluate the basic idea that stands as the principle. In order to ease the understanding and comprehension, the analysis starts from 3 (three) materials/ substances/ main problems of Penal, which are problems “Criminal Action or Action that Fights against the Law (Criminal Act), the Problem of “the Criminal Responsibility”, and the Problem of “Penal” and “the Penalizing (punishment and treatment system)”, each is the subsystem as well as the pillar of the entire system of Penal (Penalization). Based upon the background, upon the thesis there are two main problems, which are: the variety of the main idea of equality that is upon the system of penalization, especially in order to reform the Concept of the new Penal Code? And how is the equality idea shall be realized or formulized upon the national Penal System reform (Penalization)? The research characteristic is juridical normative. It is completed by examining the literature or secondary data that includes primary law material, secondary law material, and the tertiary law material. Then, the data is analyzed with juridical qualitative approach, with the meaning that it is off formula; nevertheless it is served upon the concept and composition. Research result showed that the sentencing system within penal code concept was arranged based on various ideas which mainly called as “Balance Idea”, including : monodualistic balance between public interest/ society and individual; balance between protection idea/ victim interest and criminal individualization idea; balance between element/ objective factor (deed/physical) and subjective (moral person/ moral behavior) (daad-dader strafrecht idea); balance between both formal and materiel criteria; balance between law certainty, elasticity/flexibility and justness; and balance between national values and global/international/universal values. From research result found some lack and weakness from penal code concept arranging. That lack/weakness could be seen from: there was no balances between both prison and monitoring criminal, was no detail direction concerning corporation which executed criminal act, the nonexistence of the difference between the aim of the penalization and the aim of the Penal law/Penal Code. Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, khususnya di bidang hukum pidana merupakan salah satu agenda dalam politik hukum di Indonesia. Usaha ini harus dilakukan secara konsisten, sistemik, integral dan berkelanjutan. Gagasan pembaharuan sebagai upaya rekonstruksi dan restrukturisasi sistem induk hukum pidana nasional (yaitu KUHP) merupakan agenda yang harus segera diwujudkan. Tesis ini akan menelaan Konsep KUHP 2008 sekaligus mengkaji tentang ide-ide dasar yang melatar belakangi prinsip-prinsipnya. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, analisisnya berangkat dari 3 (tiga) materi/subtansi/masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah “Tindak Pidana atau Perbuatan yang Bersifat Melawan Hukum (criminal act)”, Masalah “Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan (criminal responsibility)”, dan Masalah “Pidana” dan “Pemidanaan (punishment and treatment system)”, masing-masing merupakan sub sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (pemidanaan). Dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam tesis ini ditetapkan dua masalah pokok, yaitu : Ide dasar keseimbangan apa sajakah yang terdapat dalam sistem pemidanaan khususnya dalam rangka pembaharuan Konsep KUHP baru? dan Bagaimanakah ide keseimbangan itu sebaiknya diwujudkan atau diformulasikan dalam pembaharuan sistem hukum pidana (pemidanaan) nasional? Penelitian ini besifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sistem pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru disusun dengan bertolak pada berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “Ide Keseimbangan”, yang mencakup : keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (ide daad-dader strafrecht); keseimbangan antara kriteria formal dan materiel; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa kekurangan/kelemanan dari penyusunan Kosep KUHP. Kekurangan/kelemahan tersebut dapat dilihat dari : tidak adanya keseimbangan antara pidana penjara dan pidana pengawasan, tidak adanya pedoman yang rinci terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak adanya pembedaan antara tujuan pemidanaan dan tujuan hukum pidana/KUHP.