SENGKETA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Kasus Putusan PN No. 01/PDT.G/2004.PN.PDG) (THE DISPUTE OF SELLING-PURCHASE BINDING AGREEMENT ON THE LAND WITH PROPRIETARY RIGHT (The Case Study of The First Instance Court Number 01/PDT.G/2004.PN.PDG)

Abstract

Selling-purchasing binding agreement is an obligatoir agreement, that is, an agreement causing a binding. It means, from the time of the agreement signed, parties have got their rights and assignments. Sellingpurchasing binding agreement contains promises to fulfill first by one of parties before the major agreement can be conducted. Unfulfillment or promise breaking in an agreement can occur if one of one parties does not meet the promise they concur together and the agreement is occasionally brought before trail. One of dispute examples brought before trial was the Decision of the First Instance Court in Padang Number 01/PDT.G/2004.PN.PDG. The case was about the dispute of selling-purchasing binding agreement on the land with proprietary right owned by H. Syahbuddin and H. Kamaruddin Dt. Machudum. They owned collective treasures, that is, a land with proprietary right with the certificate on their both names. H. Syahbuddin, owner of one third part of the land, sold the part of the land to H. Kamaruddin Dt. Machudum with an agreement they concur before the Lagatee Notary in Jakarta. As the time goes by, the buyer did not fufill his promise and did unfulfillment. Then, without any information to the buyer, the seller did the cancellation of transaction before a Notary in Bekasi. The problem become the background of this thesis using an approach method in juridical normative bay analizing and studying the prevailing and competent laws as the basis in solving the problem. From the research, the lagality of selling-purchasing binding agreement can be known in spite of there has been cancellation from seller. Cancellation can only be done when there is an agreement of both parties. Payment along with right release is done to all inheritors, and when one of is absent, he can be represented by a power of attorney. The legal consideration of judge in the decision was according to prevailing laws on the basis of present regulations in public, that is, on the basis of stipulations of local custums and the Agrarian Law. Perjanjian pengikatan jual beli tidak lain adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak. Perjanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok. Wanprestasi atau ingkar janji dalam suatu perjanjian bisa terjadi, jika salah satu pihak tidak memenuhi janji yang telah mereka sepakati bersama, dan tidak jarang perselisihan itu dibawa ke hadapan sidang pengadilan. Salah satu contoh perselisihan yang dibawa ke hadapan sidang pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang No.01/PDT.G/2004.PN.PDG. Suatu kasus sengketa perjanjian pengikatan jual beli atas tanah hak milik, H. Syahbuddin dan H. Kamaruddin Dt. Machudum memiliki harta bersama, yaitu sebuah tanah hak milik yang sudah bersertifikat atas nama mereka berdua. H. Syahbuddin pemilik 1/3 bagian tanah menjual bagian tanah tersebut kepada H. Kamruddin Dt. Machudum dengan suatu perjanjian yang mereka sepakati di hadapan seorang Notaris Pengganti di Jakarta. Namun dengan berjalannya waktu, pihak pembeli tidak memenuhi prestasinya dan telah melakukan wanprestasi. Sehingga tanpa sepengetahuan dari pembeli, penjual telah melakukan pembatalan perjanjian dihadapan seorang Notaris di Bekasi. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Dari penelitian tersebut dapat diketahui sahnya perjanjian pengikatan jual beli walaupun telah ada pembatalan dari penjual, pembatalan hanya bisa dilakukan jika ada persertujuan dari kedua belah pihak. Pembayaran yang disertai pelepasan hak dilakukan kepada semua ahli waris , dan jika ahli waris ada yang tidak bisa hadir maka dapat diwakili dengan suatu surat kuasa. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang didasari dari peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, yaitu berdasarkan ketentuan hukum adat setempat dan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria.