PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN BANYUMAS

Abstract

Generally, cooperation perceivable as people association that voluntarily unites self which fighting for their economical prosperity development, trough company figuration which manages democratically. According to Article 1 verse (1) Act No. 25, 1992 about cooperative : Cooperation is corporation which people members or cooperation law with basic activities based on kinship system. According to article 7 verse (1) Act No. 25, 1992, to built the cooperation should consist statutes which made both in notariil or under hand because in that article 7 explanation did not explained distinctly how to makes certificate establishment, even concerning implementation rule, to makes establishment certificate also did not explain distinctly. By the presence Notary as Public Official which entitled to make the certificate, that matter to assure of certainty, orderliness, and law protection and also needed as written evidence tool which authentically characteristic concerning situation, event and law activities which held through that Notary Function. Problem how implementation of cooperation ministerial decree and smallmiddle business Republic Indonesian Number: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 about Notary as Cooperation Certificate maker in Banyumas Regency ? What kinds of obstruction which faced by Notary in making the cooperation establishment certificate and how the solution? Approximation method used in arranging this thesis are by juridical empirical. Juridical empirical approach according to Ronny Hanitijo Soemitro is approximation to the law as law- in-action cause concerning internal problem between law and other social mediators. Implementation of KEPMEN No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 in Banyumas Regency, already support by Local Government of Banyumas Regency by Banyumas regent decision No: 518/565/2005 at May 2, 2005 about assignment authority delegation of establishment certificate legalization, Notary appointment as Public Official of Cooperation Certificate Maker, intended to increase law service in cooperation sector. Secara umum Koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk mendirikan koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak di jelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan pelaksanaanya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian. Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris tersebut. Permasalahan Bagaimana pelaksanaan Kepmen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas?Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan bagaimana penyelesaianya? Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris.Pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah pendekatan terhadap hukum sebagai law- in–action karena menyangkut persoalan internal antara hukum dengan perantara-perantara sosial yang lain. Pelaksanaan KEPMEN No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 di Kabupaten Banyumas, sudah didukung oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan dikeluarkanya Keputusan Bupati Banyumas No: 518/565/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahaan Akta Pendirian,. Penunjukan Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Kopeasi, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian.