JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN OBJEK HAK TANGGUNGAN

Abstract

The warranty right has the nature of restricting the legal action and even deleting the right of the warranty provider upon the warranty object, so that the compulsion right object could not be altered. The purpose of the research is to acknowledge whether is it permitted or not of the hand over process, the alteration steps, the agreement types as the alteration legal basis, the weakness and the strength of the agreement made upon alteration of HGB of the compulsion right object, and the importance of the new APHT. Based upon the analysis qualitative, it is acknowledge that the land of HGB hand over process of the compulsion right object is permitted; the alteration steps are made as the one side statement of the compulsion provider, the creditor agreement letter of completing the separation or fractioning, the compulsion right royalty upon the up-selling fractioning result, trading upon the land of the fractioning or separation result, the payment of the selling result to the creditor, the warranty provider, the warranty buyer and provider, PPAT, and the agreement between the compulsion right provider and PPAT; the weakness is the regulation does not regulate clearly, the strengths are the agreement publishing basis is the civil law it could save time and money. It is adviced to the regulation publisher to revise the regulation of the compulsory right, especially upon the consequences of the fractioning and the separation of the land of compulsion right object. The PPAT-notary should increase the creativity and the comprehension upon the publishing of the certificate in order to protect the necessity of the parties based upon regulation. Hak jaminan bersifat membatasi perbuatan hukum bahkan menghapus hak pemberi jaminan atas obyek jaminan. Sehingga obyek hak tanggungan tidak dapat dialihkan. Tujuan penulisan mengetahui diperbolehkan atau tidaknya pemindahtanganan, langkah-langkah pengalihan, jenis-jenis perjanjian sebagai dasar hukum pengalihan, kelemahan dan kelebihan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dalam pengalihan HGB obyek hak tanggungan, serta perlu tidaknya dibuat APHT baru. Berdasar analisis kualitatif, diketahui pemindahtanganan tanah HGB obyek hak tanggungan diperbolehkan; langkah-langkah pengalihan adalah dibuat surat pernyataan sepihak dari penanggung, surat persetujuan kreditur melakukan pemecahan atau pemisahan, roya hak tanggungan atas hasil pecahan yang hendak dijual, jual beli atas tanah hasil pecahan atau pemisahan, pembayaran hasil penjualan kepada kreditur; jenis-jenis perjanjiannya adalah perjanjian antara kreditur dengan pembeli, pemberi jaminan, pembeli dan pemberi jaminan, PPAT, perjanjian antara pembeli dengan pemberi jaminan, PPAT, dan perjanjian antara pemberi hak tanggungan dengan PPAT; kelemahannya peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas, kelebihannya dasar pembuatan perjanjian adalah hukum perdata, menghemat waktu dan biaya. Disarankan pembuat peraturan melakukan revisi peraturan perundangundangan hak tanggungan khususnya mengenai akibat pemecahan dan pemisahan tanah obyek hak tanggungan. Notaris-PPAT perlu meningkatkan kreatifitas dan pemahamannya dalam pembuatan akta agar dapat melindungi kepentingan para pihak berdasar peraturan perundang-undangan.