ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI KOTA TASIKMALAYA

Abstract

Tenaga kerja mempunyai resiko sakit maupun kecelakaan pada waktu berangkat, bekerja, dan pulang bekerja. Kebijakan publik bidang keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan untuk memberdayakan pekerja dan melindungi pekerja,yang menjadi pernyataan masalah di kota tasikmalaya adalah belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkompilasi dan menyusun pemetaan tupoksi dinas terkait dengan kebijakan K3 di Pemkot Tasikmalaya, menganalisis kebutuhan perda di bidang K3,menyusun draf kebijakan K3, mengkompilasi hasil tanggapan untuk memperbaiki draf usulan kebijakan K3 serta menyampaikan usulan kebijakan K3 melalui diseminasi di jajaran pemerintah kota tasikmalaya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant, wawancara,dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah kabid sosbud, kabid ketenagakerjaan, kasi ketenagakerjaan, kabid P2PL serta kabid pengawasan, kabag kesra. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan pelaksanaan K3 di kota Tasikmalaya belum optimal untuk itu perlu dukungan berupa Peraturan daerah atau Surat Keputusan Walikota tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun sampai saat ini pelaksanaan tugasnya baru berdasarkan tupoksi yang ada dalam dinas terkait dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpuilkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibutuhkan berupa kerjasama dari berbagai pihak melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan. Adapun kebutuhan yang sangat mendesak adalah tenaga fungsional yang menangani K3, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu sangat perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatur secara teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah berupa Peraturan Daerah ( Perda ) tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Hal Lain yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pemerintah sebagai regulator dan sebagai agen pelayan publik, maka pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya agar berjalan dengan baik yang sesuai dengan kondisi serta menguntungkan semua pihak perlu dibuat suatu regulasi atau suatu kebijakan yang mengikat berupa Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota yang mengikat terhadap pelaksanaan Kesaelamatan dan Kesehatan Kerja.