PENANGANAN MASALAH TANAH ASET PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

Abstract

Incidence of land dispute and conflict recently because of increasing of requirement of land will for the requirement of life and life, while the wide of land relatively remain not increase. Therefore, to sustaining their life people exploiting existing land around him. In District of Baturetno Sub-Province of Wonogiri there are a lot of asset land of PT KAI (Persero) which not functioned again in an optimal fashion, because some of the rail train have been suffused by development of Gajah Mungkur accumulating basin that causing some of asset land of PT KAI (Persero) a lot have been mastered by society around it. Target of this research is to know the way to solving of handling of asset land problem of PT KAI (Persero) mastered by society in District of Baturetno Sub-Province of Wonogiri, to know the resistance that arising in handling of asset land problem of PT KAI (persero) mastered by society in District of Baturetno Sub-Province of Wonogiri. And also how the correct mechanism in solution of handling problem giving the right of asset land of PT KAI (Persero) mastered by society in District of Baturetno Sub-Province of Wonogiri. Research method that used is approach method of empirical Juridical while research type that used is analytical descriptive. As sample population is all party, which related to handling the asset land of PT KAI (Persero) mastered by society in District of Baturetno Sub-Province of Wonogiri selected is non-random sampling. Data collecting technique that used is obtaining primary data through questionnaire, interview, and secondary data obtain with book study [pass/through] study of secondary. Obtained data later; then qualitatively analyzed. As the result of the research known that in solving problem of handling the asset of PT KAI (Persero) that mastered by society in District of Baturetno Sub- Province of Wonogiri, coordinated by government of Sub-Province of Wonogiri as facilitators in problems solving with signing of agreement note (MOU), data collecting and measuring the asset land of PT KAI (Persero) in Sub-Province of Wonogiri and formulating the operational cooperation concept henceforth done by solution and its socialization to society. Resistances that faced in solving of this problems emerge either from society itself namely society ossifying to ask PT KAI (Persero) to discharge its land, and asking that property give for the land while from PT KAI (Persero) not ready to discharge its asset land and most important resistance that hitherto this solution still await agreement regard to signing of cooperation draft of PT KAI (Persero). Correct mechanism in solving problem of handling the asset land right of PT KAI (Persero) can apply classification rights for land management which not used by active train band, while society given rights to utilize or building the property land of PT KAI (Persero). Conclusion taken that solving of asset land dispute of PT KAI (Persero) which located in Sub-Province of Wonogiri have been strived through coordination of Wonogiri Sub-Province Government as facilitator. Though society that occupying asset land of PT KAI (Persero) wish can have land with property but, pursuant to MOU which have been made of PT. KAI (Persero) with Government of Wonogiri Sub-Province with giving of rights to utilize building to society above management rights on behalf of PT.KAI (Persero). Timbulnya konflik dan sengketa pertanahan akhir-akhir ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk kebutuhan hidup dan kehidupan, sedangkan luas tanah relatif tetap tidak bertambah. Sehingga banyak rakyat yang memanfaatkan tanah-tanah yang ada disekitarnya untuk menopang kehdupannya. Di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri terdapat banyak tanah aset PT KAI (Persero) yang tidak difungsikan lagi secara optimal, dikarenakan sebagian rel-rel kereta api tersebut telah tergenang oleh pembangunan Waduk Gajah Mungkur mengakibatkan sebagian tanah aset PT KAI (Persero) banyak yang telah dikuasai oleh masyarakat disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengetahui cara penyelesaian penanganan masalah tanah aset PT KAI (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam penanganan masalah tanah aset PT KAI (persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Serta bagaimana mekanisme yang tepat dalam penyelesaiannya penanganan masalah pemberian hak atas tanah aset PT KAI (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Sebagai populasi adalah semua phak yang terkait dengan penanganan tanah aset PT KAI (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri yang dipilih secara Non Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan daftar pertanyaan dan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka melalui studi sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam penyelesaian penanganan masalah aset PT KAI (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dikoordinasi oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan tersebut dengan langkah-langkah penandatanganan nota kesepakatan (MOU), pendataan dan atau pengukuran tanah aset PT KAI (Persero) di Kabupaten Wonogiri dan perumusan konsep kerjasama Operasional untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan sosialisasinya kepada masyarakat. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan ini muncul baik dari pihak masyarakat sendiri yakni masyarakat bersi keras untuk meminta PT KAI (Persero) melepaskan tanahnya, dan minta diberkan hak milik untuk tanah tersebut sedangkan dari PT KAI (Persero) tidak bersedia untuk melepaskan tanah asetnya tersebut dan hambatan yang paling utama bahwa sampai sekarang penyelesaian ini masih menunggu persetujuan mengenai penandatanganan draft kerjasama dari PT KAI (Persero). Mekanisme yang tepat dalam penyelesaian penanganan pemberian hak atas tanah aset PT KAI (Persero) dapat mengajukan permohonan Hak Penggolongan untuk tanah yang tidak digunakan jalur kereta api yang aktif, sedangkan masyarakat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah hak pengelolaan bagi PT KAI (Persero). Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penyelesaian sengketa tanah aset PT KAI (Persero) yang terletak di Kabupaten Wonogiri telah diupayakan melalui koordinasi dari Pemkab. Wonogiri sebagai fasilitator. Meskipun masyarakat yang menempati tanah-tanah aset PT KAI (Persero) menginginkan dapat memiliki tanah dengan Hak Milik, namun, berdasarkan MOU yang telah dibuat atas PT. KAI (Persero) denan Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah dengan pemberian hak guna bangunan serta Hak Pakai kepada masyarakat diatas Hak Pengelolaan atas nama PT.KAI (Persero).