PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG BEKASI

Abstract

House represent primary requirement for most family, both for living in rural and also in urban which representing primary requirement. Accomplishment of primary requirement, cannot fulfill by everybody to buy cash. Therefore, needed an monetary institute to give fund aid in the form channeling of credit especially in House Ownership Credit (KPR). Credit problem happened caused by compromise in giving principles of credit which conducted by bank so that debitor cannot return accepted loan from bank along with its flower as according to period which have been determined. If bank not act quickly to solving credit problem, quality of debitor credit from fluent faction of natural terns degradation become credit less fluent, questionable credit even become credit stuck. Approach method in writing of this thesis is juridical empirical, that is writer make an attempt on approach with observed problem according to nature of real law go into effect in society, while its intake technique is purposive sampling which according to specific purpose. Principally, solving of credit problem in Bank Tabungan Negara (BTN) Branch Bekasi conducted with two ways that is extrajuridical and through justice. Solving of credit problem extrajuridical can be conducted with denominating debitor to conduct scheduling return. Addiction, directly to debitor represent the way, solving of credit problem outside litigation besides seeking of credit guarantee bends through selling underhand. As for constraints which often arise in agreement of this credit that is wanprestation of debitor, to overcome the problem PT BTN (Persero) party conduct the way, that is with deliberation, with this way expected the problem can be finished by familiarity. Through Body Business of Debt and Auction State (BUPLN) and last can through justice, this matter can be gone if PT BTN (Persero) party feel getting disadvantage by debitor can apply indemnation through justice, of course need long time process and eat the expense which need much many. Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit bermasalah terjadi karena adanya kompromi dalam prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sehingga debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akibatnya apabila bank tidak bertindak cepat melakukan penyelesaian kredit bermasalah, mutu kredit debitur dari golongan lancar akan terus mengalami penurunan menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan bahkan menjadi kredit macet. Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu. Pada prinsipnya penyelesaian kredit bermasalah di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bekasi dilakukan dengan dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian kredit bermasalah diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemanggilan debitur untuk melakukan penjadwalan kembali. Penagihan secara langsung terhadap debitur merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan selain pencarian benda jaminan kredit melalui penjualan dibawah tangan. Adapun kendala-kendala yang sering timbul dalam perjanjian kredit ini yaitu wanprestasi dari debitur, untuk mengatasi masalah tersebut pihak PT BTN (Persero) melakukan cara-cara yaitu dengan musyawarah, dengan cara ini diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan yang terakhir dapat melalui pengadilan, hal ini dapat ditempuh apabila pihak PT BTN (Persero) merasa dirugikan oleh debitur dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui pengadilan, tentu saja memerlukan proses waktu yang panjang dan memakan biaya yang banyak.