PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK LUNDAYEH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Suryati, Suryati (2008) PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK LUNDAYEH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
227Kb

Abstract

Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan suatu unifikasi, dari peraturan perundang-undangan perkawinan sebelumnya, yang bersifat nasional. Akan tetapi, UU No.1 Tahun 1974 tersebut, tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Suku Dayak Lundayeh Krayan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan. Bentuk dan sistem serta pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan didasarkan pada hukum adat dan agama, dimana hukum adat digunakan dalam prosesi pelaksanaan perkawinan, sedangkan peresmian perkawinannya dilakukan oleh lembaga keagamaan, yang juga mengeluarkan surat nikah untuk kedua mempelai, sebagai bukti sahnya perkawinan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bentuk dan sistem serta pelaksanaan perkawinan Suku Dayak Lundayeh Krayan. Adapun permasalahan yang diangkat, adalah bagaimana sistem dan bentuk perkawinan serta pelaksanaannya dalam masyarakat adat suku Dayak Lundayeh Krayan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulisan ini, menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian data ini dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masih terdapat masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan yang belum melaksanakan perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena menurut pendapat mereka pelaksanaan perkawinan menurut UU tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, terlalu rumit karena adanya keharusan untuk menyiapkan dokumen-dokumen dalam pelaksanaannya di kantor catatan sipil, sedangkan tidak semua masyarakat memiliki dokumen yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa pencatatan oleh Lembaga Keagamaan sudah cukup. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pencatatan perkawinan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil. Di kalangan masyarakat Dayak Lundayeh Krayan, pihak yang sudah melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil saja. Act as UU Number.1, 1974 concerning Marriage is the unification from marriage regulation previously, which has national character. But, UU No.1, 1974 mentioned can not accepted by comman low society of Suku Dayak Lundayeh Krayan. This is because the lack of socialization from government to Suku Dayak Lunddayeh Krayan society based on common law and religion, where the common law used in the implementation of marriage procession, and wedding appointment carry out by religion institution, which also discharge wedding latter to both brides, as the validation proof of wedding. This research done to know the implication from UU No.1, 1974 about structure and wedding system also implementation of Suku Dayak Lundayeh Krayan wedding. The appointed problem is about how the implementation system and structure wedding in Suku Dayak Lundayeh Krayan society after act as UU No.1, 1974 about wedding. This process of writing using research method of Empirical Juridical Law by analytical description research specification. Used data by primary and secondary data get from literature study and interview. Then this data analyzed by qualitative approach. This research result still contained in Suku Dayak Lundayeh Krayan society who not yet carry out according to UU No.1, 1974 about wedding, because they thought wedding implementation according to that UU/ act, especially connected to wedding register, too complicated necessity situation to prepare impementaion document in registration service, whereas not all societies have it needed document. In addition, they assume that registration by religion institution is enough. Therefore, registration not needed in registration service. In realm Dayak Lundayeh Krayan society, party who carry out the wedding registration in registration service arecivil servant only.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:18731
Deposited By:Ms upt perpus3
Deposited On:04 Aug 2010 14:08
Last Modified:04 Aug 2010 14:08

Repository Staff Only: item control page