PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DAN POTENSI TIMBULNYA MONOPOLI SWASTA ATAS USAHA-USAHA DALAM BIDANG AGRARIA (Studi Kasus Pelabuhan Umum Kabil Batam)

Abstract

Management right is the right of the authorities belong to the Country that the implementation was partly showered to his holder. This authority include the authority to used the land for the business need and to gived the part of the land to the third party. This authority made business in the agrarian field was controlled by one business actor which are the holder of the management right and or the third party. Controlling business in the agriculture field by business actor that privat firms made the condition that called “business monopoli in the agrarian field by privat firms ”. This condition has seen in the Batam Kabil Port. PT Sarana Citranusa Kabil that accepted the parts of the land of the management right from the holder “Otorita Batam” carried out the monopoly business in the agrarian field, means of controlling business port in the earth and water of Batam, Indonesia. This research had a purpose to know resulting of giving management right in Kabil Port, Batam Inspected from the Aspect of business monopoli in the agrarian field by privat firms. Method that used in this research was the empirical juridical approach method by taking the data that connected with the problem in the Kabil Port, Batam This research seen that business monopoli in the agrarian field by privat firms can be abused by a conduct like : a. PT Sarana Citranusa Kabil held agreement with the business actors to close the possibility of the other business actor to do the same activity; b. PT Sarana Citranusa Kabil raised the price and make consumer paid an excessive price c. PT Sarana Citranusa Kabil held the price discrimination to the other business actor Abuse of Business monopoli in the agrarian field by privat firms can reducing social welfare and to solve this problem we can do some action like: a. expansion the giving condition of management right b. expansion the agreement condition to used management right land by third party c. choosing the third party by procurement’s Hak Pengelolaan merupakan Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk menggunakan tanah untuk keperluan usahanya dan menyerahkan bagian- bagian tanah itu kepada pihak ketiga. Kewenangan tersebut membuat dikuasainya suatu usaha dalam bidang agraria oleh salah satu pelaku usaha tertentu yang dalam hal ini adalah pemegang hak pengelolaan dan atau pihak ketiga. Penguasaan atas suatu usaha dalam bidang agraria oleh pihak ketiga yang merupakan pihak swasta menyebabkan terjadinya suatu kondisi monopoli usaha dalam bidang agraria. Kondisi monopoli swasta atas usaha dalam bidang agraria terlihat di Pelabuhan Umum Kabil Batam, dimana PT Sarana Citranusa Kabil yang menerima penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan dari Otorita Batam telah melakukan monopoli usaha dalam bidang agraria dengan cara melakukan penguasaan atas usaha kepelabuhanan didalam bumi dan air Kota Batam, Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari Pemberian Hak Pengelolaan di Pelabuhan Kabil, Batam Ditinjau Dari Aspek Monopoli Swasta Atas Usaha Dalam Bidang Agraria. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis empiris dengan cara mengambil data yang berhubungan dengan dengan pokok permasalahan di Pelabuhan Kabil Batam. Hasil penelitian melihat bahwa monopoli swasta dalam bidang agraria berpotensi untuk disalahgunakan antara lain : a. PT Sarana Citranusa Kabil mengadakan Perjanjian dengan pelaku usaha tertentu untuk menutup kemungkinan Pelaku usaha lain melakukan kegiatan yang sama; b. PT Sarana Citranusa Kabil menetapkan harga pelayanan jasa yang dibayar oleh konsumen menjadi sangat tinggi; c. PT Sarana Citranusa Kabil menetapkan tarif secara berbeda kepada pelaku usaha tertentu; Penyalahgunaan Monopoli Swasta dalam bidang Agraria dapat menimbulkan tidak tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat dan untuk mengatasi hal tersebut maka harus diadakan tindakan sebagai berikut : a. Perluasan Persyaratan Pemberian Hak Pengelolaan b. Perluasan Persyaratan Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Kepada Pihak Ketiga c. Penunjukan Pihak Ketiga Melalui Tender d. Pengaturan Mengenai Bidang Usaha Yang Wajib Dikuasai oleh Negara