PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG

Abstract

Policy that have made by the government gets bearing with harnessed increasing effort soiled being poured deep commanding regulation performing number 36 years 1998 concerning to controlling and utilization of abandon land at land office territorial Batang Regency followed up by decision publication National Land Officer number 24 years 2002 concerning to commanding regulation performing rules number 36 years 1998. As well as that happening Batang Regency has known that one of horticultural farm rights owner as extensive as 89 hectare that get utilized rights state effort number 1 year 1988 not doing optimal utilization with effective and efficient technology. Conducting land neglects above made Land Office interested to do an act to settle it. This jurisdictional research aims to know Commanding Regulation Number 36 Years 1998 to get know constraint in Commanding Regulation Number 36 Years 1998 and to get know Commanding Regulation Number 36 Years 1998 more effective at land office territorial Batang Regency. Observation method consists of empirical judicial formalities approximate method. Researcher is used descriptive analytical. Data type in observational it constitutes empiric and data from library material. Data type it seen from its source angle cover primary data and secondary data. Sample that is used is purposive sample. Data collecting describes about techs in get or gather data that gets bearing with things that is engaged to this research and clan analysis processing method data describes about method in gleans from research result already collected namely analytical descriptive method qualitative. Considering researching result therefore Batang Regency and Land Office have finished stocktaking, identification, formation abandoned land assessor committee Batang Regency and followed up establishment as application of warning to above ground rights owner. Other step as more as it hasn’t performed as according to marks sense constraints in Commanding Regulation Number 36 Years 1998. Their constraint which is hasn’t marks sense coherent computerization system, its land owner weaknesses in understanding abandoned land related to the ownership, reducing in consciousness of limited company concerning abandoned land and budget limitation. The way to make Commanding Regulation Number 36 Years 1998 more effective at land office territorial Batang Regency are marks sense urban land policy that gets bearing with spatial settlement, limitation in land ownership individual and limited company, minimized land venture and price land and land consolidation. In spite of now days National Land Officer, Land Controlling and Development Society Deputy seriously take an action to revise Commanding Regulation Number 36 Years 1998. Upaya peningkatan pemanfaatan tanah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002. Seperti halnya yang terjadi di kabupaten Batang, diketahui bahwa salah satu pemegang hak lahan perkebunan yang berstatus Hak Guna Usaha tidak melakukan penggarapan lahan dengan modal dan teknologi yang efektif dan efesien, tidak menggarap lahan sesuai izin peruntukannya bahkan menelantarkan tanahnya. Perbuatan menelantarkan tanah di atas menggugah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang untuk segera bertindak mengatasinya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dan untuk mengetahui cara untuk lebih mengefektifkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Metode penelitian yang terdiri dari, metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan yakni deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini, yaitu data empiris dan data kepustakaan. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi data primer dan data sekunder. Sampel yang dipergunakan adalah purposive sample. Metode pengolahan dan analisis data yakni metode deskriptif analitis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang baru dapat melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi, Pembentukan Panitia Penilai Tanah Terlantar dan penetapan tindak lanjut berupa pemberian peringatan kepada pemegang hak atas tanah. Tahapan lain selebihnya belum terlaksana, sebagai akibatnya adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Kendala-kendalanya, yaitu belum adanya sistem komputerisasi terpadu, lemahnya pemahaman mengenai pengertian penelantaran tanah dalam kaitannya dengan pemilikan hak atas tanah, kurangnya kesadaran dari badan hukum atau perusahaan pemegang hak atas tanah, dan keterbatasan dana. Cara untuk lebih mengefektifkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, yaitu dengan adanya kebijakan pertanahan perkotaan yang berkaitan dengan penataan ruang, batas pemilikan tanah baik perorangan maupun badan hukum, meminimalisasi spekulasi tanah, dan harga tanah serta konsolidasi pertanahan. Selain hal tersebut, sekarang yang tengah ditangani secara serius oleh Badan Pertanahan Nasional Deputi Pengendalian Tanah dan Pengembangan Masyarakat adalah penyempurnaan atau revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.