ANALISIS BESARAN BIAYA PER KAPITA DAN PREMI JAMINAN KESEHATAN JEMBRANA (JKJ) BERDASARKAN BIAYA KLAIM DAN UTILISASI PELAYANAN TAHUN 2006

Abstract

Program JKJ bertujuan memberikan jaminan kesehatan tingkat I bagi penduduk Kabupaten Jembrana. Selama ini pembiayaan JKJ bergantung dari subsidi yang terus meningkat dan memiliki kecenderungan salah sasaran sehingga mendorong pentingnya upaya pengendalian biaya melalui konsep managed care. Penelitian bertujuan mengetahui besaran biaya per kapita dan premi JKJ secara komprehensif serta untuk mengetahui persepsi stakeholders JKJ terhadap sistem kapitasi dan premi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus melalui telaah data sekunder dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan angka kunjungan PPK I sebesar 404,9‰ per bulan dengan biaya klaim penduduk umum berjumlah Rp.14.040.878.776,-. Hasil perhitungan biaya per kapita total berdasarkan utilisasi riil PPK I adalah Rp.10.479,- per bulan per peserta, lebih tinggi 31,61% dibandingkan biaya per kapita total berdasarkan utilisasi normal PPK I yaitu Rp.7.166,- per bulan per peserta. Biaya operasional JKJ berjumlah Rp.1.751,- per peserta per tahun. Besaran premi bruto berdasarkan utilisasi riil PPK I adalah Rp.140.069,- per peserta per tahun, lebih besar 31% dibandingkan premi bruto berdasarkan utilisasi normal PPK I senilai Rp.96.341,- per tahun per peserta. Subsidi premi PPK I JKJ sebesar 8 miliar rupiah per tahun dapat digunakan untuk mensubsidi premi PPK I, II, dan III JKJ bagi 40% penduduk berpendapatan terendah, Sementara itu hasil wawancara mendalam menunjukkan terdapat persepsi yang keliru pada sebagian besar policy makers terhadap kebutuhan dasar kesehatan dan aspek keadilan egaliter, serta memiliki persepsi yang buruk terhadap sistem kapitasi dan dan menolak pembayaran premi pada PPK I JKJ. PPK juga memiliki persepsi yang buruk terhadap sistem kapitasi dan hasil perhitungan biaya per kapita. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa biaya per kapita total normal JKJ adalah Rp.7.166,- per bulan per peserta sedangkan tarif premi JKJ adalah gratis untuk 40% penduduk perpendapatn terendah, Rp.89.595,- bagi 40% penduduk berpendapatan sedang dan Rp.96.341,- bagi 20% penduduk berpendapatan tinggi Policy makers JKJ menolak pembayaran premi PPK I JKJ oleh masyarakat umum. Selain itu policy makers dan PPK memiliki persepsi yang buruk terhadap pembayaran kapitasi. Saran peneliti adalah agar Pemkab menerapkan prinsip managed care melalui kendali biaya dan mutu dalam kerangka jaminan kesehatan yang komprehensif.