PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN ( THE REGITRY OF CUSTOM LAND POSSESSION ON SUB DISTRICT OF PURWODADI, GROBOGAN REGENCY)

Abstract

At sub district of Purwodadi, Grobogan regency, there are still many civilians with poor understanding abaut the meaning and function of land certificate as well as the procedure to acquire it. Thus, there are still many land stature including its certificate still holds to the old provison on lands affair office of Grobogan regency. The purpose of this thesis is to find out abaut the implementation of registry of custom land possession on sub district of Purwodadi, Grobogan regency and also to found out abaut any possible obstacle on it and how to handle it on lands Affair office of Grobogan regency. The approach method used was juridical-empirical approach method. The juridical method is to analyse any legal rule concerned on land possession and utilization in regard to the issue of land registry implementation, which implemented at land Affair office of Grobogan regency. While for the empirical approach was used to analyse the law not merely as the set of legal rule as for merely normative, but from the social behaviour point of view which spread and patterned in societies lives, which always interacted and connect to social aspects like politic, economic, social and culture. Many of field finding with individual feature, which had become the main material to uncover the issues examined based on the normative provision. Based on the data analyses from the research result and discussion thus we can draw conclusions as follow: first, the registry of land ex custom properties was done through the conversion confirmation of right proprietor, another interested party also the government in order to held the orderly lan affair administration. Second, the obstacle faced of land registry was the limited fund available to implement sporadically the land registry and any effort concerning the obstacle occur on the implementation of the land registry to guaranty the legal assurance on sub district Purwodadi, Grobogan regency are by adding the technical equipment to add the capacity of the distribution of certificate and improve the service to the society, thus its implementation would run expected, to give information by speech to all the sub district head on the Grobogan regency and then instructed them to spread to information by speech to the head of villages according to their authority. Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, masih banyak warga masyarakat yang belum atau kurang mengerti arti dan fungsi sertipikat tanah maupun prosedur untuk memperoleh sertipikat tanah tersebut. Oleh karena itu status tanah maupun alat buktinya masih banyak yang berpegang pada ketentuan lama di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah Hak Milik Adat di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan untuk mengetahui hambatan –hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah Hak Milik Adat dan penyelesaian terhadap hambatan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangundangan di bidang penguasaan dan pemanfaatan tanah dikaitkan dengan masalah pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai prilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif. Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Pendaftaran tanah bekas hak milik adat dilakukan melalui penegasan konversi atau pengakuan hak dengan tujuan memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah, pihak lain yang berkepentingan maupun pemerintah demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan, Kedua, Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pendaftaran tanah adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik dan rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik sebagai akibat pola pikir yang keliru tentang arti pentingnya pendaftaran tanah dan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah menambah peralatan teknis di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam rangka menambah kapasitas pemberian sertifikat serta meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat berjalan sebagaimana diharapkan, memberikan ceramah/penyuluhan kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Grobogan dan selanjutnya menginstruksikan kepada camat untuk memberikan ceramah kepada Kepala Desa yang membawahi wilayah kerjanya.