IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN REMBANG

Abstract

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah di Indonesia juga menerapkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang.serta hambatan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap pemungutan pajak daerah setelah adanya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Rembang dilakukan dengan melahirkan beberapa peraturan daerah serta menciptakan jenis usaha baru yang dapat dipungut pajaknya. Hambatan yang timbul dalam melaksanakan pemungutan pajak di Kabupaten Rembang adalah kesadaran dari masyarakat yang kurang tentang pentingnya arti membayar pajak, banyaknya pengusaha yang memberikan data tertulis yang tidak cocok dengan keadaan sebenarnya di lapangan, serta belum semua usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak terdata, hal ini diatasi dengan melakukan penyuluhan dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap kebenaran datadata tertulis yang ada pada data para wajib pajak serta melakukan pendataan terhadap semua jenis usaha yang ada di daerahnya.