EKSEKUSI PIUTANG NEGARA TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PERKARA PERDATA ANTARA YUSERAN BASRAN & ZAMBRUD MELAWAN BRI & BUPLN)

Abstract

Debtors’ lawsuit to the Bank Rakyat Indonesia (Bank of Indonesian People) and the State Receivables and Auction Board in the handling of failed credits of Bank Rakyat Indonesia Branch of Kuala Kapuas, is in contradiction to Act No. 49 Prp Year 1960 concerning the State Receivables Committee. The objective of this research is to find out the judge’s comprehension, correctness of court verdict, to anticipate the emerging lawful effects, and finding out the solutions so that the settlement of state receivables is guaranteed in its lawful surety. This case study research was conducted on Varia Peradilan Magazine as the magazine publishing court verdicts continually. The decision of case as the study material was conducted by determining the fulfillment of criteria of collecting state receivables aspects, which then generate cases in the court. Based on the qualitative analysis, it is found that the Court of Justice in the State Court of Kuala Kapuas and the Supreme Court did not comprehend the procedure of collecting state receivables, thus, the verdicts were incorrect. On the other hand, this is different to what was in the Court of Justice in the High Court of Palangkaraya, issuing the correct verdicts. The resistance or lawsuit proposed against the execution of state receivables, based on Article 6 of the Act of the Rights of Security, is possibly granted by the court. To guarantee the lawful surety in the execution of state receivables, an executive regulation as mandated by Article 25 and Article 26 of the Act of the Rights of Security is required. It is suggested to the President of the Republic of Indonesia to realize the executive regulation mentioned by the Article 25 and Article 26 of the Act of the Rights of Security immediately. Gugatan Debitur terhadap Bank Rakyat Indonesia dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet Bank Rakyat Indonesia cabang Kuala Kapuas bertentangan dengan Undang-Undang No. 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Tujuan penelitian mengetahui pemahaman hakim, ketepatan putusan pengadilan, mengantisipasi akibat hukum yang muncul dan menemukan jalan keluar agar penyelesaian piutang negara terjamin kepastian hukumnya. Penelitian studi kasus ini dilakukan pada majalah Varia Peradilan sebagai majalah yang mempublikasikan putusan pengadilan secara kontinyu, penentuan kasus bahan studi dilakukan melalui penentuan kriteria pemenuhan segi-segi penagihan piutang negara dan kemudian menimbulkan perkara di pengadilan. Berdasarkan analisa kualitatif diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan Mahkamah Agung tidak memahami prosedur penagihan piutang negara sehingga putusannya tidak tepat. Hal ini berbeda dengan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sehingga putusannya tepat. Verzet atau gugatan yang diajukan melawan eksekusi piutang negara berdasarkan Pasal 6 UUHT kemungkinan besar dikabulkan oleh pengadilan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penagihan piutang negara diperlukan peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan Pasal 25 dan Pasal 26 UUHT. Disarankan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera merealisasi peraturan pelaksanaan yang dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 UUHT.