PENDAFTARAN PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAS NAMA YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PERSERO JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEPADA PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ( STUDI PERBANDINGAN SECARA YURIDIS ANTARA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA DAN KABUPATEN KUDUS )

Abstract

In the execution of the land rights switchover registration any resistance of different treatment in fact is still often happened as happened to the building usage rights switchover registration because of trade on behalf of YKK PT. Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja Surakarta subdivision to the PT. Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja settled in Jakarta, in Surakarta land office an Kudus Regency land office. Building usege rights switchover regristation number : 89/Panularan, because of trade by the land office of Surakarta is rejected. While Kudus Regency building usage rights switchover regristration number : 20/Mlatilor bya the land office of Kudus Regency is accepted. The research objectives of building usage rights switchover regristration because of trade on behalf of co partnership of YKK PT. Jamsostek to PT. Jamsostek are : to know the factors which influenced the different treatment, to know the reason of rejection and acceptance of rights switchover regristration, legal consequence and law protection for the rigt owner whose regristration is rejected. The method approacch used in this reseach is empirical yuridis. The research specification character is analytical descriptive. Populatian is the entire object observed. Data used in this research is the secandary data and the primary data. Based on the research result there were rule impinged by the land office of Kudus Regency, that is rule section 5 jo. 38 UU no. year 2001, while the land office of Surakarta has applied the exesting regulation precisely. The factors which is influence the different execution of building usage rights switchover regristration are : The trade has executed before the act of land maker functionary, the land office of Kudus Regency doesn’t have any authority to test mateially to the guide inexistance about the prohibition of asset switchover of an institution. Rights switchover regristration rejection consideration of the land office of Surakarta is : the existence of rule section 5 Jo. 38 UU no. : 16 year 2001 about institution. The conclusion of this research is that the rejection by the land office of Surakarta to the HGB regristration application while the land office of Kudus regency taking the rights building usage switchover regristration has not conform to the prevailing rule, because of trade has conform to the prevaling rule. Since it is ellegal act of section 5 Jo. 38 no. : 16 year 2001. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam prakteknya / kenyataannya masih sering terjadi hambatan perbedaan perlakuan seperti yang terjadi pada Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan karena jual beli atas nama YKK PT. Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja Cabang Surakarta kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja berkedudukan di Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan nomor : 89/Panularan, karena jual beli oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta ditolak. Sedangkan di Kabupaten Kudus pendaftaran peralihan hak Hak Guna Bangunan nomor : 20/Mlatilor oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus di terima. Tujuan penelitian Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan Karena jual Beli atas Nama YKK Perusahan Perseroan ( Persero ) PT. Jamsostek kepada PT. Jamsostek untuk : mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya perlakuan yang berbeda, mengetahui alasan penolakan dan penerimaan Pendaftaran Peralihan Hak, akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak, yang ditolak pendaftaranya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Populasi adalah seluruh obyek yang diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian ada ketentuan yang dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yaitu ketentuan pasal 5 jo. 38 UU nomor : 16 tahun 2001, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah sesuai menerapkan ketentuan peraturan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan adalah : Jual-beli tersebut telah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kantor Petanahan Kabupaten Kudus tidak mempunyai Kewenangan untuk menguji secara material terhadap akta yang dibuat oleh PPAT, Tidak ada pihak ke tiga yang mengajukan keberatan, tidak adanya petunjuk tentang pelarangan peralihan asset sebuah yayasan. Pertimbangan penolakan pendaftaran peralihan hak oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta yaitu : adanya ketentuan Pasal 5 Jo. 38 Undang-undang nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penolakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta terhadap permohonan pendaftaran HGB karena jual-beli telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus bahwa penerimaan pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena perbuatan hukum tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo. 38 Undang-undang nomor : 16 tahun 2001.