EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA PERIHAL TERJADINYA KREDIT MACET PADA KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) DI BANK DANAMON INDONESIA CABANG PEMALAN

Abstract

The public demand for credit has been very high nowadays. People’s needs, ranging from the productive ends to the more consumptive-oriented ones are increasingly dependent on credit-derived money. Banks as a financial service institution play a strategic role in keeping up with public needs for loan. Credit services prove to be very profitable for them. However, it’s not a rare case that this intended commodity of credit services often backfires and causes the most severe financial loss for the related banks. The problem of credit risk is one of the inevitable consequences of this practice. The existence of a guarantee is absolutely essential in lessening the risk of loss when the non-repayment occurs. The research was conducted in Pemalang Branch of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. It aimed at finding out the execution process of fiduciary deals concerning non-repaid credits in Automobile Ownership Credits and the legal solutions for difficulties faced by the bank. This research used Juridical-Empirical methodology, which is by looking at real-practices of the execution process. The data used by the study is primary ones obtained from the source by way of interview as well as secondary ones through studying related laws and literature. The data were then analysed qualitatively and concluded deductively. The results show the mechanism of fiduciary deals execution of the non-repaid Automobile Ownership Credit in Pemalang Branch of Bank Danamon Indonesia. The execution itself is guaranteed by the State in Chapter V of Fiduciary Execution, Article 29 point (1) of the Law no. 42 1999 concerning Fiduciary Deals. In practice, fiduciary deals are really a result of deep considerations by methods of conventions involving the bank and the debtor. The subsequent difficulties then arise, usually as a result of the debtor’s non-repayment. Banks will then take care of this by looking for signed documents prior to the issue of the loan, so that they will have the legitimate power to act and execute fiduciary deals. Kebutuhan akan pinjaman kredit oleh masyarakat dewasa ini sangatlah besar. Dari kebutuhan masyarakat yang memiliki sifat produktif maupun kebutuhan yang bersifat konsumtif belaka telah dibiayai oleh pinjaman kredit. Bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman kredit. Pinjaman kredit telah menjadi suatu komoditas bank yang sarat dengan keuntungan. Namun tidak sedikit pula komoditas bank tersebut menjadi pil pahit kerugian yang harus ditelan oleh bank. Problematika kredit macet adalah salah satu contoh dan pasti terjadi serta tidak dapat untuk dihindari. Eksistensi barang jaminan adalah mutlak diperlukan untuk mengurangi risiko wanprestasi sehingga terjadi kredit macet oleh si peminjam kredit tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang memiliki tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia perihal terjadinya kredit macet pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) dan solusi hukum terhadap hambatan-hambatan yang telah dialami oleh pihak bank. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metodologi Yuridis Empiris, yaitu dengan melihat praktik pada pelaksanaan eksekusi tersebut. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara serta data sekunder yang berupa kajian undang-undang dan studi pustaka. Dan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berupa mekanisme pelaksanaan eksekusi di bawah tangan jaminan fidusia perihal terjadinya Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) yang macet di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang. Pelaksanaan eksekusi tersebut telah dijamin oleh Negara dengan adanya Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada dataran praktik eksekusi di bawah tangan ini dilakukan sarat dengan pertimbangan-pertimbang yang di keluar dari pintu musyawarah mufakat antara pihak bank dengan pihak nasabah peminjam kredit tersebut. Namun tidak sedikit pula hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dalam upayanya menyelesaikan kredit dengan eksekusi di bawah tangan. Hambatan-hambatan yang bersifat klasik dan sering datang dari pihak nasabah peminjam kredit yang macet adalah sepenuhnya dapat ditangani oleh bank dengan didukung oleh penandatanganan dokumen-dokumen sebelum kredit tersebut diberikan, sehingga pihak bank memiliki kekuatan hukum dalam bertindak dan melaksanakan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia tersebut.