AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT NOTARIS DAN AKIBAT PENOLAKAN PENGESAHAN OLEH DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Co-Operation as a people economic movement and business corporation in order to create an advance , fair and prosperous according to national economic system which is compiled as a collectively effort based on familiarity principle and democracy, need the strong law base which relate to co-operation act, both establishment act, rules of principle change act or the other act which use authentic act. Co-Operation Act which is made by notary is still required legalization by the Head of Central Java Co-Operation and Small-Middle Industries Service Official if co- operation member live in more than one regency or city in the Central Java Province to be a co- operation corporate body. In the co-operation establishment act legalization process, there are some main problem such as can the coorperation establishment act which is made by Notary public be examined and verified by Central Java Province Co-Operation and Small Middle Industries Service Official , how is the law effect for co-operation if the cooperation establishment act which is made by Notary public is not legalized and what is the law effect for co-operation if the establishment act which had been made notary public is not be legalized by the Head of Central Java Co-Operation and Small Middle Industries Service Official. There is also approach methods which is used in research , that is empirical juridical which is used in solving research objects with examining secondary data toward primary data in field in order to answer the problem which in the final can be concluded that the establishment co-operation act which is made by notary public can be examined and verified and the law effect of co-operations which don’t get co-operation establishment act legalization or co-operation which don’t ask for their establishment act legalization. So they are not corporate bodies so that they are not law subject and don’t have legal operation license. To increase the service for people who will establish co-operation, there is a need to held socialization about process, requirement and order of co-operation establishment and notary public have to increase his or her knowledge in co-operation field and there is coordination between notary public and Central Java Province Co-Operation and Small-Middle Industries Service Official. The notary public duty and position in co-operation act making should be included clearly in System of Co-Operation Law. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi , memerlukan landasan hukum yang kuat yang berkaitan dengan akta-akta Koperasi , baik akta pendirian , akta perubahan anggaran dasar maupun akta-akta lainnya dengan menggunakan akta otentik. Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris masih diperlukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah bila domisili anggota Koperasi lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi badan hukum Koperasi. Dalam proses pengesahan akta pendirian Koperasi , terdapat beberapa pokok permasalahan yakni Apakah akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dapat diteliti atau diverivikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, bagaimana akibat hukum bagi Koperasi bila akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris tidak disahkan dan apa akibat hukum bagi Koperasi bila akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris tidak diminta pengesahan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dapat diteliti atau diverifikasi , dan akibat hukum bagi Koperasi yang tidak mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi atau Koperasi yang tidak meminta pengesahan akta pendiriannya maka Koperasi bukan merupakan badan hukum , sehingga bukan subyek hukum dan tidak mempunyai ijin usaha yang resmi. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan Koperasi maka perlu diadakan sosialisasi tentang proses , syarat dan tata cara pendirian Koperasi dan Notaris untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perkoperasian , serta ada koordinasi antara Notaris dan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan Kedudukan Notaris dalam pembuatan akta Koperasi agar dicantumkan secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian.