ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI SULAWESI TENGAH)

Abstract

The growth of local autonomy has driven Central Sulawesi Province into less adequate financial condition, which has its main source has not received from local income (PAD). Such phenomenon was shows by the study results thas the rate of fiscal decentralization in the province was still under 20%. Therefore, there was a need for more autonomous local development management. It was expected that such autonomy would bring about fiscal fulfillment and independence in collecting local income. This study aimed to analyse variables affecting fiscal autonomy in Central Sulawesi. The variables consisted of as follow : investment and income per capita. Data used for the research were time series secondary data for the period of 2001 – 2006, which in turn, were converted to quarterly data analysed by Ordinary Least Squares (OLS) and descriptive model. Theories applied for the study were local financial strengths-related theories such as local finance, local autonomy and fiscal decentralisation theory, investment theory and gross regional domestic product theories. From the analysis the study the variable of investment have any effect on the fiscal autonomy in Central Sulawesi Province. Meanwhile, and the variables income per kapita also did not have only effect on the fiscal autonomy. Fiscal autonomy in the era of local autonomy, its fiscal dependence on the central government was still dominant. This might be observed by the proportion of General Allocation Fund (DAU) upon Total of Local Income (TPD), 61,36%. The other dimension reflected that the contribution of both local Income (PAD) and Tax and Non-tax share (BHPBP) to the Total of local Income (TPD) was still low, 24,18% and 6,24%, previous year surplus 6,76& and local loans 0,77%. According to the above analysis it came into a conclusion that the financial strengths of the Central Sulawesi Province were still inadequate from the perspective of fiscal autonomy. This study result recommended the government of Central Sulawesi Province should make available any policy that result in condusive climate for investors, increase in economic growth and minimizing dependency on the central government by means of proper developmental strategies in favor of the local economic potensials. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah secara umum ternyata kondisi keuangan Propinsi Sulawesi Tengah kurang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa derajat desentralisasi fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah berada di bawah 20 %. Karena itu daerah dituntut untuk mengelola pembangunan daerahnya secara mandiri. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap kemandirian pemenuhan fiskal dan kebebasan dalam mengumpulkan penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel yang digunakan meliputi : investasi dan pendapatan perkapita. Data yang digunakan adalah data sekunder (time series) rentang waktu 2001 – 2006 yang diubah dalam bentuk data kuartalan Data ini di analisis dengan kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares = OLS) dan metode deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kemampuan keuangan daerah termasuk didalamnya teori keuangan daerah, teori otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, teori investasi, pendapatan perkapita. Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah, tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi DAU terhadap TPD sebesar 61,36% Di sisi lain, kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD sangat rendah yaitu masingmasing sebesar 24,18% dan 6,24 %, sisa anggaran tahun lalu sebesar 6,76% dan pinjaman daerah sebesar 0,77%.Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Sulawesi Tengah di tinjau dari derajat kemandirian fiskal masih kurang. Hasil studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah seharusnya melakukan kebijakan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor, memperhatikan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pusat dengan melakukan strategi pembangunan terhadap potensi ekonomi daerah.