PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) DI KELURAHAN MARUNDA JAKARTA UTARA

Abstract

Growth of town that is quickly directly affects at development of elementary infrastructure and service of public that is it is of course requires a real big defrayal. This thing claims government of town to do efesiensi and effectivity in development defrayal, because limitation of government of town in providing development fund. Including specifying sectors which can be delivered its the management to public as a form of participation. PPMK as one of program penanggulangan poorness of urban brings concept differing from program before all, be through enableness approach of public emphasizing at participation aspect and independence causing is reached sustainable development in 3 life aspect that is economics, social and physical of area (Tree power). This research aim to study participation of public in development of environmental infrastructure passed Enableness Program Sub-district Public (PPMK), with qualitative descriptive analytical method to analyse form and level of partsipasi public at development of area infrastructure, and quantitative analytical method, to analyse influence the relation of public economics social with form of participation. Result of research shows existence of antusiasme involvement of public in every development step of environmental infrastructure in so many form. Responder taking part in in each development step of indicating that environmental infrastructure is responder has done good cooperation with government as conceptor existence of program PPMK. Indication existence of this cooperation, indicates that form of participation of public has resided in at partnership level, medium of existence Enableness Program Sub-district Public (PPMK) in sub-district Marunda North Jakarta stays at level therapy. Recommendation given in this research is entangling of all public in development of environmental infrastructure without reference to difference of condition of economics social, and improvement of socialization intensity Enableness Sub-district Public (PPMK) by government that this program stays at partnership level, where at this level participation of public haves the power of negotiation with power owner in doing planning, execution, observation and evaluation. Pertumbuhan kota yang cepat secara langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang tentunya memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Hal ini menuntut pemerintah kota untuk melakukan efesiensi dan efektifitas dalam pembiayaan pembangunan, karena keterbatasan pemerintah kota dalam menyediakan dana pembangunan, termasuk menetapkan sektor-sektor yang dapat diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat sebagai bentuk partisipasi. PPMK sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan perkotaan membawa konsep yang berbeda dengan program sebelumnya, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada aspek partisipasi dan kemandirian sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan dalam 3 aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial dan fisik lingkungan (Tridaya). Penelitian ini bertujuan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis bentuk dan tingkat partsipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan, dan metode analisis kuantitatif, untuk menganalisis pengaruh hubungan sosial ekonomi masyarakat dengan bentuk partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya antusiasme keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan dalam berbagai bentuk. Keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PPMK. Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat kemitraan (partnership), sedang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada tingkat therapy. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah pelibatan seluruh masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan tanpa memandang perbedaan kondisi sosial ekonomi, dan peningkatan intensitas sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) oleh pemerintah agar program ini berada pada tingkat kemitraan (partnership), dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.