EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

Abstract

Earthquake disaster and tsunami which knock over Lhoknga District Aceh Besar Sub Province on 26 December 2004 have resulted remarkable ruination. Existence of District Development Program (PPK) Pasca tsunami in Lhoknga District as one of partisipative development program with community empowerment approach meant to support rehabilitate and reconstruct process in tsunami area, but damage of infrastructure which very hard and poor condition social economic of society in Lhoknga District pasca tsunami have resulted over a barrel of society so that society ability in management development in its environment become to lower. This research purposes to study effectiveness community empowerment in management of PPK Pasca tsunami in Lhoknga District Aceh Besar Sub-Province. As for its target is to : identifying society characteristic, PPK mechanism management, community empowerment process in PPK management pasca tsunami and community empowerment element, then analyze community empowerment in PPK management pasca tsunami, analyzing community empowerment level pasca tsunami before and after PPK, analyzing community empowerment effectiveness in PPK management pasca tsunami in Lhoknga District and formulate conclusion and also recommend. This Research method use quantitative analysis and qualitative technique. To analyze community empowerment in PPK management pasca tsunami used descriptive analysis, for analysis of mount society condition of pasca tsunami before and after PPK used scoring analysis and to analyze community empowerment effectiveness in PPK management pasca tsunami in Lhoknga District used descriptive analysis. Commonly community empowerment in managing PPK pasca tsunami in Lhoknga district less effective in improving community empowerment condition. Community empowerment which less effective causing by typology of community resource. Therefore, before development program implemented need to conduct society preparation process intensively in the form increasing motivation (effective phase), increasing knowledge (cognitive phase) and increasing skill (psychomotoric phase) to support society role in development (conative phase). Community empowerment in Mon Ikeun sub district (coast village) less effective, this matter related to settlement condition, limited society activity in manage development and low social spirit so need effort to acceleration to cure settlement condition and increasing village leader/facilitator role to growth society motivation to cooperate. Meanwhile community empowerment in Lambaro Seubun (hinterland village) also less effective, this condition related to less of settlement facility, village facilitator and Team of PPK management which not maximum and less of society ability to submitting aspiration and information access so need public service facility, increasing ability of FD and TPK PPK and also knowledge/skill individu to facilitate access to submitting aspiration and information. While for Meunasah Karieng society (lowland village), effectively of community empowerment related to leadership quality of village head and PPK perpetrator who qualified, strong of social tying and great of society willingness to involve in manage of PPK but for development continuity and increasing society awareness in developing village need village financial allocate supporting and development information media. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga sebagai salah satu program pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah tsunami, namun kerusakan sarana prasarana yang sangat parah dan keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Lhoknga telah mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di lingkungannya menjadi rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Adapun sasarannya yaitu mengidentifikasi karakteristik masyarakat, mekanisme pengelolaan PPK, proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dan elemen pemberdayaan masyarakat, kemudian menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami, menganalisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah PPK, menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah PPK digunakan analisis skoring dan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan efektivitasnya digunakan analisis deskriptif. Secara umum pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga kurang efektif dalam meningkatkan kondisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kurang efektif tersebut terutama disebabkan oleh tipologi keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum program pembangunan diimplementasikan maka perlu dilakukan proses penyiapan masyarakat secara intensif berupa peningkatan motivasi (tahapan afektif), peningkatan wawasan pengetahuan (tahapan kognitif) dan peningkatan ketrampilan (tahapan psikomotorik) untuk menunjang peran masyarakat dalam pembangunan (tahapan konatif). Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun (desa pantai) kurang efektif, hal ini terkait dengan kondisi pemukiman belum pulih, terbatasnya aktivitas masyarakat dalam mengelola pembangunan dan jiwa sosial yang rendah sehingga perlu adanya upaya percepatan pemulihan kondisi pemukiman dan peningkatan peran pemimpin/fasilitator desa untuk menumbuhkan motivasi masyarakat untuk bekerjasama. Sementara itu pemberdayaan masyarakat di Lambaro Seubun (desa pedalaman) juga kurang efektif, kondisi ini terkait dengan fasilitas pemukiman yang agak kurang, belum maksimalnya peran fasilitator desa dan Tim pengelola PPK desa dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan akses informasi sehingga perlu adanya penyediaan fasilitas layanan umum, peningkatan kemampuan FD dan TPK PPK serta pengetahuan/ketrampilan individu masyarakat untuk mempermudah akses penyampaian aspirasi dan informasi. Sedangkan untuk masyarakat Meunasah Karieng (desa dataran rendah) maka pemberdayaan masyarakat cukup efektif, kondisi ini terkait dengan kualitas kepemimpinan Kepala Desa dan pelaku PPK yang cukup memadai, adanya ikatan sosial yang kuat dan besarnya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan PPK namun untuk keberlanjutan pembangunan dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa perlu adanya dukungan dana alokasi desa dan pengembangan media informasi pembangunan.