Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi) (Both Order Implementation and Competence of Courtesy Department as DPRD Completeness Tool in order to Maintain both Dignity and Courtesy of DPRD Member based on DPRD Code of Ethic (Study at DPRD of Jambi Province)

Abstract

Courtesy department as one of DPRD completeness tool was institution which related to courtesy of society representative both in DPR RI or DPRD, existence of this institution was to answered the need of existence reformation flow which strive for reformation, the existence of this institution were very important and strategic in order to execute of both assignment and function in order to actualizing good and clean governance. Based on the problem defined was about how both duty and authority of courtesy department in order to maintain prestige and courtesy of DPRD members, and both constrain and effort courtesy department as one of DPRD completeness tool in settlement ethic of code violation. The Research characteristic is juridical normative. It is completed by examining the literature or secondary data that includes primary law material, secondary law material, and the tertiary law material. Then, the data is analyzed with juridical qualitative approach, with the meaning that is off formula; nevertheless it is served upon the concept and composition. Research result were both assignment and authority of courtesy department in order to maintain both prestige and courtesy of DPRD member that executed based on Acts Number 22, 2003 about structure and position among MPR, DPR, DPD and DPRD and based on Acts Number 32, 2004 about Local Government and Government Rule Number 53, 2005 about alteration of government rule number 25, 2004 about Directive and DPRD regulation Arrangement then for more effective in executing the duty and authority whereas both constraint of courtesy department in carry out both duty and functions have two barriers there were internal and external barrier and effort of courtesy department in overcome that constraint was by increasing control based on good ethic internally or external to DPRD member, proactive to accountable reports and not execute intervention of judicature process cause courtesy department action be in morality area. Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimanakah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Provinsi Jambi. Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitataif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinnya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan externalsedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadap anggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggungjawabkan dan tidak melakuan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.