PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANG TUA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB )

Abstract

It is an obligation for the daughter in the family to introduce and to ask parent’s and family’s permission upon the chosen gentleman. Nevertheless, in several cases, there is a story of the refusal of the parent upon the future husband of the girl, thus she chooses to complete elopement as the shortcut. The problem obstacle upon the research is how the execution of elopement as the alternative to pass the refusal of the perent after the issuing of Code Number 1 Year 1974 upon the marriage is and how the law consequence tward the execution of elopement is. The purpose of the research is to acknowledge the execution of elopement as the alternative to pass the refusal of the parent after the issuing of Code Number 1 Year 1974 upon the marriage and the law consequence of the execution of elopement. Upon the research, there was a using of juridical empirical method, by using primary and secondary data in thet it was directly analyzed by using qualitative analysis technique. The research result upon the execution of elopement as the alternative to pass the refusal of the parent, based upon the acknowledgement from five respondents that stand as the sample upon the research, the method of elopement is unwillingly completed since the chosen future gentlemen does not receive permission from the girl’s parent. The law consequence of the elopement is in case the parent (the representative) considers objection upon the method done by the man and then states the objection and reports it to the authority within the charge of the man violating section 332 KUHPidana (Penal Law Procedural Code). The future marriage could be accepted if the man paid the fine appropriated to the violation upon the rule on elopement. It Could be concluded that elopement is a final alternative that is unwillingly done, because of the refusal of parents or family. Merupakan suatu kewajiban bagi anak perempuan memperkenalkan sekaligus meminta persetujuan orag tua dan keluarga terhadap laki-laki yang menjadi pilihannya. Namun karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga maka si anak menempuh jalan pintas yaitu kawin lari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimanakah akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian tentang pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua, berdasarkan keterangan dari lima responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini menyatakan, cara kawin lari ini terpaksa dilakukan karena si laki-laki yang menjadi pilihan anaknya tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya. Akibat hukum dari pada kawin lari ini adalah apabila dari pihak wali (orang tua) merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh si laki-laki, maka orang tua dapat menyatakan keberatan dan melaporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan bahwa laki-laki tersebut telah melanggar Pasal 332 KUHPidana. Dan perkawinan tersebut dapat diterima oleh orang tua apabila si pria dapat membayar denda atau membayar uang sesuai pelanggaran dalam ketentuan kawin lari. Dapat disimpulkan bahwa kawin lari ini merupakan suatu alternatif terakhir yang terpaksa dilakukan, karena hubungannya tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga.